Butuh Investasi Sampai Rp 444 Triliun, Menpar Usul Pokja Kebut Infrastruktur Bali

JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian dan lembaga. Pokja ini ditugaskan memetakan serta mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas di Bali.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali, Senin (20/7/2026). Langkah ini diharapkan memperkuat daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali.

Kajian World Bank menunjukkan Bali membutuhkan investasi infrastruktur sebesar US$ 16,4 miliar hingga US$ 24,7 miliar. Nilainya setara Rp 295,2 triliun hingga Rp 444,6 triliun untuk sektor energi, transportasi, air, sanitasi, pengelolaan sampah, dan infrastruktur pariwisata.

"Kita perlu membentuk kelompok kerja untuk mereview bersama mana yang benar-benar dibutuhkan, diprioritaskan, dan bisa segera dieksekusi," kata Widiyanti dalam keterangan resmi.

Menurutnya, pengelolaan sampah menjadi persoalan yang harus segera dibenahi. Isu tersebut dinilai memengaruhi daya saing sekaligus reputasi Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Baca Juga

Realisasi Investasi Pariwisata Triwulan I-2026 Melonjak 76,67%

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) juga mendorong percepatan pembangunan TPS 3R, remediasi sampah laut, dan penataan TPA Suwung. Di sisi lain, implementasi pemilahan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe masih perlu diperkuat.

Untuk mengurangi kepadatan wisatawan, Kemenpar memperluas program 4B. Program ini mencakup Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur agar kunjungan wisata lebih merata.

Menpar pun menyoroti pentingnya percepatan RTRW dan RDTR digital yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Saat ini baru 28 RDTR yang terhubung ke OSS dari target 73 RDTR.

"Usaha yang tidak memiliki NIB dan KBLI yang sesuai nantinya tidak dapat dipasarkan melalui online travel agent. Perizinan tata ruang menjadi syarat utama dalam proses tersebut," ujarnya.

Selain itu, pemerintah melihat wisata kapal pesiar sebagai sumber pertumbuhan baru. Bali kini telah memiliki Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai pendukung pengembangan sektor tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan menyusun masterplan dispersi wisatawan. Pengembangan Bali Utara, Timur, dan Barat juga akan dipercepat melalui peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar.

"Infrastruktur menjadi kunci solusi sekaligus fondasi pengembangan Bali ke depan. Kita ingin Bali menjadi model pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia," tutup AHY.