Kepala Otorita: Lelang Hunian Kawasan Legislatif-Yudikatif IKN Segera Dibuka

JAKARTA, investortrust.id - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyatakan, lelang (tender) pembangunan hunian di kawasan legislatif dan yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) akan segera dibuka seiring berjalannya pembangunan infrastruktur ibu kota politik 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Basuki menyebutkan, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif saat ini telah mencapai progres sekitar 15%. Dikatakan, pekerjaan yang sedang berjalan masih berfokus pada pembangunan gedung perkantoran dan kawasan, sedangkan pembangunan hunian akan memasuki tahap lelang.

"Ini lagi jalan terus, untuk yudikatif dan legislatif sudah berprogres sekitar 15% semuanya. Dan akan kita tender-kan lingkungan yang huniannya, karena yang sudah dikerjakan kan perkantoran dan kawasannya. Ini tinggal kita lakukan huniannya dan untuk regulasi-regulasinya sudah kita siapkan," kata Basuki saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Ia menambahkan, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menggunakan skema multi-years contract (MYC) yang berlangsung hingga 2027.

"Kalau yudikatif kan MA, MK, KY, huniannya, kawasannya. Kalau legislatif, DPR, MPR, DPD, tempat sidang paripurna dan huniannya," ujar Basuki.

Baca Juga

Genjot Pembangunan IKN Batch 3, OIKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 2,86 Triliun

Basuki juga menjelaskan, penyebutan IKN sebagai ibu kota politik mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Menurutnya, istilah tersebut digunakan karena seluruh unsur trias politica, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, akan berada di IKN.

Sebelumnya, OIKN telah merampungkan proses lelang tujuh proyek pembangunan IKN dengan total nilai pagu mencapai Rp 11,8 triliun. Seluruh proyek tersebut merupakan bagian dari pembangunan IKN tahap 2. Adapun pemenang tender dari PT Hutama Karya hingga PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Berdasarkan laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada laman Indonesia National Procurement Portal (Inaproc), dikutip Kamis (9/7/2026), mayoritas proyek yang telah selesai dilelang merupakan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.

Proses tender dimulai sejak September 2025 dan kini telah menetapkan pemenang. Selanjutnya, badan usaha pemenang akan menandatangani kontrak kerja dengan OIKN sebelum konstruksi dimulai.

Dalam laporan tersebut, tujuh proyek itu menggunakan skema multi-years contract (MYC) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, 2026, dan 2027.

Adapun proyek yang telah selesai dilelang, meliputi pembangunan gedung dan kawasan lembaga MPR, kawasan sidang paripurna, gedung dan kawasan DPD, gedung dan lawasan lembaga DPR I, gedung dan lawasan lembaga DPR II, gedung dan lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Masjid IKN, serta gedung dan lawasan Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan.

Baca Juga

Basuki Hadimuljono Minta Tambah Anggaran Rp 2,8 Triliun buat IKN, Ini Jawaban Purbaya

Berikut daftar proyek beserta pemenang tendernya:

1. Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga MPR dan Bangunan Pendukung di Ibu Kota Nusantara

Nilai pagu: Rp 2,04 triliun

Nilai HPS: Rp 1,72 triliun

Pemenang: PT Hutama Karya (Persero)

2. Pembangunan Gedung Kawasan Sidang Paripurna

Nilai pagu: Rp 1,75 triliun

Nilai HPS: Rp 1,2 triliun

Pemenang: PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP)

3. Pembangunan Gedung dan Kawasan DPD IKN

Nilai pagu: Rp 1,75 triliun

Nilai HPS: Rp 1,5 triliun

Pemenang: PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI)

4. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR I di Ibu Kota Nusantara

Nilai pagu: Rp 2,02 triliun

Nilai HPS: Rp 1,88 triliun

Pemenang: PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)

5. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II di Ibu Kota Nusantara

Nilai pagu: Rp 2,21 triliun

Nilai HPS: Rp 2,04 triliun

Pemenang: PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE)

6. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di Ibu Kota Nusantara

Nilai pagu: Rp 1,82 triliun

Nilai HPS: Rp 1,75 triliun

Pemenang: PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI)

7. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan di Ibu Kota Nusantara

Nilai pagu: Rp 1,49 triliun

Nilai HPS: Rp 1,42 triliun

Pemenang: PT Hutama Karya (Persero)