Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Tarif Resiprokal AS Bisa Ancam Swasembada Pangan dan Industri Nasional

JAKARTA, investortrust.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) menilai Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi mengganggu program swasembada pangan dan memperlemah daya saing industri nasional.

Koordinator MKE Olisias Gultom menyebutkan, sejumlah ketentuan dalam ART dinilai dapat mengurangi ruang kebijakan pemerintah dalam melindungi sektor pangan dan industri domestik. Oleh karena itu, pihaknya mendesak DPR RI tidak meratifikasi perjanjian tersebut sebelum dilakukan kajian dampak secara menyeluruh.

"Yang berikutnya adalah dampak ekonomi masyarakat khususnya ekonomi kecil dan menengah ini kami rasakan bahwa dampak ini semakin terasa. Selanjutnya nanti kami akan jelaskan lebih rinci bagian perbagian dari pendapat kami," ujar Olisias dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Di sektor pangan, Koalisi MKE menilai kewajiban Indonesia meningkatkan impor produk pertanian dari Amerika Serikat berpotensi bertentangan dengan target swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Selain itu, masuknya produk pertanian Amerika yang memperoleh subsidi dinilai dapat menekan harga komoditas lokal sehingga mempersempit ruang pasar bagi petani dalam negeri.

"Kewajiban Indonesia untuk mengimpor produk pertanian dari Amerika Serikat senilai US$ 45 miliar selama 5 tahun ke depan bertentangan dengan rencana suasmbada pangan yang merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesi," bebernya.

Baca Juga

Soal Tarif Resiprokal AS, Prabowo: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar

Di sektor industri, MKE menilai ART berpotensi melemahkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan perlindungan terhadap industri manufaktur nasional. Penghapusan kewajiban kandungan lokal dinilai dapat mengurangi peluang pelaku industri kecil dan menengah untuk terlibat dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun BUMN.

Koalisi juga menilai kondisi tersebut akan membuat produk lokal harus bersaing langsung dengan produk asal Amerika Serikat tanpa instrumen perlindungan yang selama ini digunakan pemerintah untuk memperkuat industri nasional.

"Kebijakan kandungan lokal sangat penting dalam memprioritaskan aktor domestik dalam agenda pembangunan nasional melalui kerjasama investasi dengan pelaku usaha domestik dan upaya untuk mendorong transfer pengetahuan dan teknologi," terangnya.