Kemenko IPK Susun 'Buku Putih' Infrastruktur Pesisir, Lengkapi Kajian Bappenas

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, pihaknya tengah menyusun buku putih mengenai infrastruktur pesisir yang adaptif sebagai pelengkap dokumen yang telah disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

"Secara bersamaan, dari Kemenko Infrastruktur ini sedang menyempurnakan sebuah buku putih. Memang pendekatannya lebih pada infrastruktur pesisir yang adaptif dengan tata kelola data yang terpadu dan ketahanan wilayah pesisir Indonesia. Ini semua menjadi complimentary dari produk Bappenas karena saling terkait satu sama lain," kata AHY saat peluncuran Buku Kenaikan Air Muka Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).

AHY turut menjelaskan, buku putih tersebut akan disusun bersama Bappenas dan tidak berdiri sendiri. Menurutnya, dokumen itu berfokus pada aspek pembangunan infrastruktur, sedangkan kajian Bappenas lebih menitikberatkan pada dampak perubahan iklim terhadap masyarakat.

"Sebetulnya, buku putih infrastruktur lebih pendekatannya ke infrastrukturnya, tapi tadi beliau (Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy) di acara ini lebih menekankan dampaknya pada manusia, masyarakat kita. Jadi ekonomi dan sosialnya," terang dia.

Ia juga menyampaikan, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan hanya memperbaiki kerusakan fisik. "Katakanlah tanggul jebol, kita bangun lagi tanggul. Tapi apakah membangun tanggul, memperbaiki tanggul itu langsung bisa mengamankan masyarakat kita dan memberikan mereka kesempatan untuk berusaha lebih baik? Nah ini adalah sesuatu yang harus kita hitung secara cermat," tegas AHY.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, perubahan iklim merupakan kenyataan yang harus dihadapi pemerintah melalui penguatan berbagai jenis infrastruktur.

"Memang penekanan infrastruktur umumnya pada infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, airport, pelabuhan laut, dermaga-dermaga. Namun dalam konteks kekinian, infrastruktur fisik tidak cukup," ujar Rachmat.

Ia menyebutkan, pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur sosial, ekonomi, dan digital karena dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan oleh infrastruktur fisik, tetapi juga masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

"Jelas bahwa persoalan iklim akan mempengaruhi infrastruktur fisik. Tetapi ternyata infrastruktur sosial juga harus ditangani karena persoalan kenaikan muka laut akibat perubahan iklim juga berpengaruh kepada orang-orang," ucap Rachmat.

Baca Juga

Menko AHY: Infrastruktur Jadi Kunci Kurangi Kesenjangan Antarwilayah

Rachmat memaparkan, saat ini terdapat 319 kabupaten/kota dengan tingkat kerentanan iklim sangat tinggi. Potensi kerugian akibat perubahan iklim diperkirakan mencapai Rp 544 triliun dan dapat meningkat menjadi lebih dari Rp 2.000 triliun pada 2029 apabila tidak segera ditangani.

"Perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian sosial ekonomi yang besar. Paling tidak terdapat 319 kabupaten/kota yang saat ini tingkat kerentanan iklimnya sangat tinggi dengan potensi kerugian mencapai Rp 544 triliun atau lebih dari Rp 2.000 triliun pada tahun 2029 kalau tidak diatasi," ungkap dia.

Menurut Rachmat, saat ini penurunan muka tanah (land subsidence) berkisar 1 hingga 20 sentimeter per tahun juga terjadi di sejumlah wilayah, dengan kondisi terburuk berada di Jakarta dan Semarang. Wilayah terdampak meliputi Jakarta, Bekasi, Indramayu hingga Demak yang menjadi sasaran utama pembangunan Giant Sea Wall.

Dikatakan Rachmat, pemerintah telah menyiapkan tiga strategi utama, yakni pengendalian akar masalah melalui pengelolaan air tanah dan pengendalian sumur bor, restorasi ekosistem pesisir melalui rehabilitasi mangrove dan reforestasi, serta penyusunan kebijakan berbasis data melalui sistem perencanaan kolaboratif dan analisis data terpadu (SEPAKAT).

"Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah sedang menyiapkan sekaligus membuatkan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa sepanjang pesisir utara Jawa," kata dia.