Kadin Petakan SDM Teknik dan Profesi demi Pacu Agenda Reindustrialisasi

JAKARTA, investortrust.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memulai langkah strategis untuk memetakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) teknik dan profesi. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata menyelaraskan pasokan (supply) dan permintaan (demand) tenaga kerja nasional guna mendukung agenda besar reindustrialisasi menuju Indonesia Maju.

Dalam diskusi bertajuk "Strategic Human Capital Dialogue: Pemetaan SDM Teknik dan Profesi untuk Reindustrialisasi Indonesia" yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026), terungkap bahwa persoalan klasik ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri (link and match) masih menjadi tantangan besar.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan banyak lulusan institusi pendidikan saat ini belum mampu diserap secara optimal oleh sektor industri akibat kesenjangan kompetensi.

"Kita juga menyadari bahwa selama ini kan kita melihat bahwa Indonesia itu mau jadi negara maju, kita mau punya satu target pertumbuhan ekonomi, investasi mau didorong masuk. Ini semua penting tapi pada akhirnya kalau perkembangan sumber daya manusia tidak ada, ya tidak bisa ini semua dicapai gitu. Jadi ini kuncinya ada di sini, kita mulai dari segi pemetaannya dulu daripada jenis pekerjaan apa saja yang dibutuhkan dan kemudian bagaimana caranya kita bisa mensupply kebutuhan tersebut," ujar Shinta.

Vietnam Jadi 'Benchmark' Produktivitas

Dalam upaya mempercepat laju manufaktur nasional, Kadin mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan Vietnam sebagai tolok ukur (benchmark). Shinta menilai Vietnam bergerak sangat cepat dalam meningkatkan daya saing (competitiveness) globalnya, baik dari aspek regulasi, kemudahan perizinan, maupun insentif bagi investor.

Namun, hal krusial yang perlu dicontoh dari Vietnam adalah aspek produktivitas tenaga kerjanya. Berdasarkan perbandingan data ketenagakerjaan, jam kerja di Vietnam mencapai 48 jam per minggu, jauh mengungguli Indonesia yang hanya 40 jam per minggu, belum ditambah dengan banyaknya jumlah hari libur nasional di dalam negeri.

Baca Juga

Kadin Percepat Lahirnya Pengusaha Muda Perempuan dari Kampus

"Jadi ini tidak hanya soal upahnya dari segi tinggi upah dan lain-lain, tapi juga produktivitas yang menjadi kunci. Hal-hal seperti ini yang harus kita lihat dan pelajari dari negara lain seperti Vietnam," tambah Shinta.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kerja Sama Pengembangan Profesi SDM Teknik dan Industri Kadin Indonesia Insannul Kamil menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan. Dinamika perubahan yang terjadi secara eksponensial menuntut Indonesia untuk segera mencetak talenta-talenta yang relevan.

Apalagi saat ini, Indonesia tengah memacu berbagai sektor vital mulai dari ketahanan pangan, transisi energi, reindustrialisasi, hingga hilirisasi komoditas.

"Semuanya membutuhkan talenta yang bisa mengoperasikan itu, karena operasinya ada di manusianya. Kadin sedang mengorkestrasi lembaga pendidikan, badan usaha, industri, asosiasi profesi, hingga Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk berkumpul dan memetakan peta kesenjangan (gap) kompetensi ini," kata Insannul.

Dukungan penuh juga datang dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Anggota BNSP Adi Mahfudz menilai Kadin merupakan lembaga yang paling tepat untuk melakukan pemetaan (mapping) industri karena didukung oleh Asosiasi Luar Biasa (ALB) serta berbagai himpunan sektoral di bawah naungannya.

Namun, Adi menekankan agar hasil pemetaan nantinya harus realistis dan diimplementasikan ke dalam bentuk "Kelas Industri", baik pada pendidikan maupun pelatihan vokasi.

"Apa itu kelas industri? Identifikasi di suatu industri dikonstruksikan jadi suatu kurikulum industri. Jadi output dari yang dididik atau dilatih itu memang berdasarkan kebutuhan industri itu sendiri atau berdasarkan pesanan (order)," tegas Adi.

Adi juga menyarankan agar pemetaan tidak lagi disamaratakan secara nasional, melainkan disesuaikan dengan potensi keunggulan lokal di masing-masing daerah, mulai dari mitra industri, kejuruan, hingga kesiapan politeknik setempat. Untuk mewujudkan ekosistem ini, Kadin dan BNSP berkomitmen memperkuat kolaborasi bersama kementerian dan lembaga pemerintah terkait.