ASPRINDO Usulkan Skema Hybrid Pengelolaan Blok South Andaman, Dorong Gas Dinikmati Masyarakat Aceh
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) mengusulkan skema hybrid dalam pengelolaan gas dari Blok South Andaman di Aceh. Usulan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Plan of Development (POD) South Andaman yang saat ini berada di meja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ketua Umum ASPRINDO sekaligus pengusaha Aceh, Jose Rizal, menilai skema hybrid menjadi solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan investor, pemerintah pusat, dan masyarakat Aceh secara bersamaan.
Menurut Jose, saat ini terdapat dua pilihan yang berkembang terkait pengolahan gas South Andaman. Pilihan pertama adalah seluruh gas diproses di laut melalui skema Floating Production Storage Offloading (FPSO) sebagaimana diusulkan Mubadala. Pilihan kedua adalah seluruh gas diproses di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF) seperti yang diusulkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
Baca Juga
Ia menilai kedua opsi tersebut memiliki konsekuensi masing-masing. Skema FPSO, gas diproses di fasilitas terapung di laut sebelum dimuat ke kapal LNG. Model ini dinilai lebih cepat dan membutuhkan biaya yang lebih rendah bagi investor. Namun, dampak ekonomi langsung ke daratan Aceh disebut relatif terbatas dengan potensi penyerapan tenaga kerja yang hanya mencapai ratusan orang.
Sementara itu, skema OPF mengharuskan gas dialirkan dari laut ke fasilitas pengolahan di darat yang direncanakan berada di Lhokseumawe. Menurut Jose, opsi ini membutuhkan investasi infrastruktur yang lebih besar sehingga berpotensi membuat keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) membutuhkan waktu lebih lama.
Meski demikian, ia menilai pengolahan gas di darat dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk potensi penciptaan hingga 10 ribu lapangan kerja, pasokan gas untuk PLN dan industri pupuk, serta perputaran pajak daerah di Aceh.
Usulan Komposisi
Guna menjembatani perbedaan pandangan tersebut, ASPRINDO mengusulkan model hybrid dengan komposisi 60% gas diproses melalui FPSO dan 40% dialirkan ke fasilitas pengolahan darat di Lhokseumawe.
“Jangan semua di laut. Jangan semua di darat. Bagi dua, 60% gas diproses di FPSO, biar investor Mubadala yakin dan FID 2026 jalan. Selebihnya, 40% gas dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe. Cukup buat menyalakan PLTU PLN Aceh dan menghidupkan Pupuk Iskandar Muda,” kata Jose Rizal di Jakarta.
Baca Juga
Purbaya Bertemu Bahlil Bahas Rencana Pipanisasi Gas dari Andaman hingga Pulau Jawa
Menurutnya, skema tersebut berpotensi menciptakan antara 3.000 hingga 5.000 lapangan kerja tetap bagi masyarakat Aceh sekaligus menjaga kelangsungan investasi proyek.
Jose mengakui penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Aceh berpotensi lebih rendah dibandingkan jika seluruh gas diproses di laut. Namun, ia menilai manfaat ekonomi berupa penciptaan lapangan kerja dan pasokan energi untuk industri lokal akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar.
Ia menegaskan bahwa usulan tersebut bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan mencari titik temu yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Jose, pemerintah pusat tetap memperoleh penerimaan negara, investor mendapatkan kepastian investasi, dan masyarakat Aceh memperoleh kesempatan kerja serta akses energi untuk pengembangan industri.
Baca Juga
SKK Migas Pacu Eksplorasi dan Percepat Negosiasi Gas Andaman
Oleh karena itu, ASPRINDO mendorong Pemerintah Aceh untuk mengusulkan skema hybrid tersebut kepada Menteri ESDM sebagai bagian dari pembahasan POD South Andaman.
Jose juga mengingatkan agar proyek senilai US$7 miliar tersebut tidak mengalami keterlambatan yang berkepanjangan. “Aceh setuju POD, asal skemanya hybrid dan gas untuk rakyat Aceh diprioritaskan,” ujarnya.
Menurut dia, pengelolaan South Andaman harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Aceh, tidak hanya menghasilkan produksi gas dari wilayah perairan setempat.