Rakyat Aceh Jangan Hanya Jadi Penonton di Blok Andaman

JAKARTA, investortrust.id - Penemuan cadangan gas jumbo di Blok South Andaman oleh Mubadala Energy adalah karunia besar bagi Indonesia, dan khususnya Aceh. Namun karunia bisa berubah jadi kutukan jika Aceh kembali hanya jadi penonton di tanah sendiri. Karena itu, rakyat Aceh berhak mendapatkan manfaat optimal atas Blok Andaman.

Hal itu disuarakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Ia mendukung langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang meminta penundaan pengesahan Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo ke pemerintah pusat.

Penundaan ini bukan untuk menghambat investasi. Ini adalah jeda konstitusional untuk memastikan investasi tersebut adil bagi rakyat Aceh sesuai amanat UUPA.

Tiga Seruan

Agar rakyat Aceh tidak hanya menjadi penonton, Jose menyerukan tiga hal. Pertama, pengelolaan Andaman menggunakan Onshore Receiving Facility (ORF) di KEK Arun. Ia menyatakan pemerintah Aceh berhak menolak skema FPSO alias kapal produksi terapung yang menjadikan gas Aceh langsung diangkut ke luar tanpa nilai tambah. Seluruh gas dari Lapangan Tangkulo dan Layaran wajib didaratkan dan diolah di KEK Arun, Lhokseumawe.

“Infrastruktur eks Arun sudah ada. SDM Aceh siap. Ini akan menciptakan ribuan lapangan kerja dan industri turunan, bukan sekadar angka Dana Bagi Hasil atau DBH,” ujarnya.

Kedua, Jose mendesak pemerintah daerah untuk merealisasikan Participating Interest (PI) 10% untuk Aceh. “Sesuai PP 23/2015, BUMD Aceh berhak atas PI 10%. Ini bukan belas kasihan, ini hak. Kami mendesak Pemerintah Aceh segera bentuk konsorsium BUMD dan pengusaha Aceh agar Aceh menjadi pemilik, bukan hanya penerima remah. Dividen PI harus masuk ke dana abadi untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Jose.

Ketiga, Jose menyarankan ke pemerintah daerah Aceh untuk menuntut transparansi penuh atas kontrak dan skema bagi hasil. “Rakyat Aceh berhak tahu: berapa split untuk negara, berapa cost recovery, berapa estimasi DBH Aceh per tahun. Jangan ada lagi kontrak migas yang ditandatangani di ruang gelap. Pengawasan publik adalah benteng kedaulatan kita atas laut dan daratan Aceh,” ungkapnya.

Baca Juga

Bidik Lonjakan Investasi, Pemerintah Tawarkan 10 Area Potensi Blok Migas Baru

Komitmen Masing-masing Pihak

Kepada Gubernur Aceh & DPRA, Jose Rizal mengusulkan agar ORF Arun dan PI 10% dijadikan deal-breaker. “Pemda jangan menandatangani PoD sebelum dua syarat ini masuk klausul kontrak. Gubernur harus menggunakan kewenangan UUPA,” kata dia.

Sementara kepada SKK Migas dan Menteri ESDM, Jose meminta agar pemerintah pusat menghormati semangat otonomi khusus. “Blok Andaman bukan sekadar proyek energi nasional. Ini ujian keadilan fiskal untuk Aceh. Molor 6 bulan untuk negosiasi jauh lebih baik daripada konflik 30 tahun karena rakyat merasa dikhianati,” ujarnya.

Jose juga berharap agar Mubadala Energy menjadi mitra jangka panjang, bukan kontraktor yang datang dan pergi. Komitmen investasi di ORF Arun adalah bukti keseriusan Mubadala untuk membangun Aceh, bukan sekadar mengeruk gasnya.

Menurut Jose, Aceh sebenarnya sudah cukup bersabar. “Dari Arun di masa lalu, kami masyarakat keturunan Aceh belajar: kekayaan alam tanpa hilirisasi hanya meninggalkan pipa kosong dan kenangan. Blok Andaman adalah momentum untuk membalik sejarah. Aceh jangan lagi jadi daerah pengirim. Saatnya Aceh jadi daerah pengolah,” pungkasnya.