JK Sebut Dominasi BUMN Berlebihan Berisiko Matikan Sektor Swasta

JAKARTA, investortrust.id — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Muhammad Jusuf Kalla, melontarkan kritik terhadap arah kebijakan ekonomi nasional saat ini yang dinilainya cenderung menganut aliran etatisme atau serba negara. Pria yang akrab disapa JK itu memperingatkan dominasi institusi pelat merah yang terlalu berlebihan berisiko mematikan ruang gerak dan inovasi sektor swasta.

Menurutnya, tata kelola perekonomian yang sehat seharusnya bersandar pada kemitraan, bukan penguasaan sepihak oleh negara.

"Indonesia sekarang ikut aliran ‘etatisme’ atau serba negara. Ekspor harus lewat BUMN, kontraktor negara, semua serba negara," kritik JK secara terbuka dalam Seminar Publik yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

JK menilai, model yang menyandarkan seluruh lini strategis dan operasional pada kepanjangan tangan negara justru tidak sehat bagi ekosistem usaha jangka panjang. Ia mendesak adanya pembagian peran yang proporsional dan adil antara sektor publik dan sektor privat.

Baca Juga

Demi Selamatkan Ekonomi RI, JK Bilang Anggaran MBG Harus Dipangkas

"Padahal ekonomi yang baik itu adalah kolaborasi. BUMN menangani hal strategis, swasta yang bergerak di inovasi," tegas tokoh senior asal Makassar tersebut.

Refleksi Teori Ekonomi Global: Tren De-Globalisasi

Membahas peta pemikiran ekonomi, JK menjelaskan regulasi dan teori dunia memang terus berputar. Mulai dari konsep pasar bebas klasik Adam Smith pada tahun 1770-an, intervensi besar pemerintah versi John Maynard Keynes pasca-resesi 1930, liberalisasi jilid dua lewat pemikiran Milton Friedman di era Reagan-Thatcher, hingga tren de-globalisasi yang marak terjadi hari ini.

Ia mencontohkan bagaimana Amerika Serikat kini mengusung proteksionisme lewat jargon 'America Great Again' dengan menaikkan pajak masuk untuk menghidupkan kembali industri manufaktur domestik mereka. Namun di Indonesia, pergeseran global ini justru diterjemahkan menjadi penguatan dominasi negara melalui BUMN yang dinilai berlebihan.

Selain masalah etatisme, JK memaparkan tantangan berat sektor manufaktur dalam negeri umum yang kian terjepit. Menurutnya, kebijakan hilirisasi komoditas yang gencar dilakukan pemerintah saat ini pada dasarnya adalah bentuk industrialisasi biasa, seperti mengolah CPO menjadi minyak goreng atau nikel mentah menjadi nickel matte.

Meski hilirisasi di sektor hulu berjalan, industri produk jadi di hilir justru babak belur karena tidak mampu membendung penetrasi pasar dari luar negeri.

Baca Juga

JK: Krisis Besar Tak Akan Terjadi, Asalkan Pemerintah Mau Mendengar dan Segera Berbenah

"Industri di seluruh dunia, bukan cuma kita, sedang menghadapi dominasi China. Banyak industri kita tutup karena tidak bisa bersaing harga dengan barang China. Tapi industri umum seperti baju, sepatu, motor, itu sulit sekali bersaing dengan barang Cina," urainya.

Di tingkat akar rumput, JK juga melihat hilangnya keseimbangan ruang usaha akibat tergerusnya pasar para pengusaha sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dampak kapitalisasi ritel modern dan rencana kebijakan baru menjadi sorotan hilangnya proteksi bagi pedagang kecil.

"Menjaga UMKM itu pertama-tama butuh pasar. Sekarang ini warung-warung di daerah habis oleh minimarket," ungkap JK.

Kekhawatiran sejenis juga dialamatkan JK terhadap implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mewanti-wanti agar pengelolaan program ini tidak jatuh ke dalam perangkap monopoli kelompok tertentu yang melahirkan sentralisasi baru di daerah.

"Nanti kalau ada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola lewat koperasi-koperasi besar, ini juga bisa mengurangi peran warung-warung kecil (UMKM) di daerah. Maksudnya mungkin baik lewat koperasi, tapi kalau terlalu dominan, warung UMKM bisa bermasalah," papar JK.