Guru Besar IPB Ingatkan ‘Penyakit Akut’ Industri Perunggasan di Balik Murahnya Harga Ayam dan Telur

JAKARTA, investortrust.id - Guru Besar IPB University, Prof Yuli Retnani mengingatkan, di balik murahnya harga ayam dan telur, industri perunggasan nasional justru sedang mengalami ‘penyakit akut’ berupa praktik monopoli dan konsentrasi usaha. Akibat kondisi bisnis yang tidak sehat ini, banyak peternak rakyat gulung tikar.

“Di tengah dominasi perusahaan besar yang menguasai rantai usaha dari hulu hingga hilir, banyak peternak kecil merugi, terlilit utang, bahkan kehilangan aset usaha,” ujar Yuli Retnani dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Yuli Retnani mengungkapkan, persoalan utama industri perunggasan nasional saat ini bukan lagi soal teknologi produksi, melainkan struktur industri yang semakin terkonsentrasi dan tidak sehat. “Secara teknologi, industri perunggasan Indonesia sebenarnya adalah kisah sukses modernisasi pertanian dan teknologi pangan,” tutur dia.

Prof Yuli mencontohkan, dalam waktu hanya 30-40 hari, ayam broiler sudah dapat dipanen. Produksi telur juga sangat efisien berkat kemajuan pembibitan, pakan, kesehatan ternak, dan manajemen kandang modern.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Rp 78,6 Miliar demi Bantu Peternak Unggas Beli Jagung Murah

Yuli Retnani mengakui, industri perunggasan memiliki posisi sangat strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi tulang punggung penyedia protein hewani masyarakat Indonesia. Dengan sistem produksi modern seperti sekarang, kebutuhan protein rakyat dapat dipenuhi dengan harga yang relatif terjangkau.

Selain itu, menurut dia, sektor perunggasan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang, dari peternak mandiri, pekerja kandang, distribusi pakan, hingga perdagangan ayam dan telur di berbagai daerah.

“Industri ini menyediakan protein hewani paling murah dan paling mudah diakses masyarakat. Jadi, sektor perunggasan sesungguhnya sangat menentukan ketahanan pangan nasional,” tandas dia.

Namun, kata Prof Yuli, keberhasilan tersebut menyimpan ironi besar. Di tengah konsumsi ayam dan telur yang terus meningkat, banyak peternak rakyat justru mengalami kerugian berkepanjangan karena harga jual sering jatuh di bawah biaya produksi.

Dia menekankan, kondisi tersebut adalah indikasi bahwa struktur industri perunggasan nasional sedang mengalami ketimpangan serius akibat dominasi perusahaan besar yang terlalu kuat.

“Banyak peternak merugi terus-menerus. Ada yang kandangnya disita, ada yang rumahnya ikut terancam karena tidak mampu membayar pinjaman. Ini indikasi bahwa struktur industri perunggasan kita sedang sakit,” tegas dia.

Prof Yuli menjelaskan, perusahaan-perusahaan besar selama ini melakukan integrasi usaha secara penuh dari hulu hingga hilir. Mereka menguasai pembibitan DOC (day old chick), produksi pakan ternak, obat dan vaksin, rumah potong ayam, distribusi, cold storage, hingga jaringan perdagangan dan ritel.

Dia menambahkan, penguasaan rantai usaha yang sangat besar tersebut membuat perusahaan integrator mampu mengontrol hampir seluruh mekanisme pasar perunggasan nasional.

“Mereka mengontrol harga input, mengontrol pasokan DOC, mengontrol distribusi, bahkan bisa memengaruhi harga pasar ayam dan telur. Akibatnya, peternak rakyat hanya menjadi price taker. Mereka membeli input mahal, menjual hasil murah, dan menanggung risiko terbesar,” papar dia.

Menurut Prof Yuli, kondisi tersebut menciptakan paradoks besar di industri pangan nasional. Konsumen menikmati harga protein hewani yang murah, tetapi keuntungan terbesar justru dinikmati kelompok usaha besar, sementara peternak kecil semakin terpinggirkan.

“Inilah paradoks industri perunggasan kita. Konsumen menikmati harga murah, tetapi peternak kecil banyak yang bangkrut. Margin keuntungan mereka sangat tipis, sementara risiko usaha sangat tinggi,” tandas dia.

Investor Baru di Sektor Hulu

Yuli Retnani mengemukakan, perdebatan mengenai arah industri perunggasan kembali menguat setelah muncul rencana Kadin Indonesia mengundang investor baru masuk ke sektor hulu perunggasan. Wacana tersebut memicu diskusi luas di kalangan peternak, akademisi, dan pelaku usaha.

Prof Yuli menilai, masuknya investor baru harus benar-benar diarahkan untuk memperbaiki struktur persaingan industri, bukan justru memperbesar konsentrasi usaha yang selama ini sudah terjadi.

“Ini harus dijelaskan secara terbuka. Apakah investor baru akan menciptakan persaingan yang lebih sehat sehingga peternak punya akses lebih baik terhadap input produksi dan pasar? Atau justru hanya memperkuat konsentrasi usaha dari hulu ke hilir,” ujar dia.

Pemerintah, kata Yuli, tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Negara harus hadir melakukan reformasi struktur industri agar tercipta persaingan usaha yang lebih adil dan sehat. “Pemerintah bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu mengambil langkah bertahap untuk membatasi integrasi vertikal yang berlebihan di industri perunggasan nasional,” tutur dia.

Baca Juga

Program Makan Siang Gratis Bergulir, Japfa (JPFA) Ungkap Dampak Ini bagi Industri Unggas

Dia mencontohkan, perusahaan pembibit besar seharusnya tidak diperbolehkan mendominasi perdagangan live bird (ayam hidup yang siap dipasarkan atau dikirim dari peternakan ke tempat pemotongan). Selain itu, integrator besar perlu dibatasi dalam proporsi budidaya langsung agar ruang usaha peternak mandiri tetap tersedia.

“Sebagian pasar harus dialokasikan bagi peternak rakyat. Kalau tidak ada reformasi struktur industri, ketimpangan ini akan terus melebar dan peternak kecil akan semakin sulit bertahan,” ucap dia.

Prof Yuli menegaskan, reformasi industri perunggasan bukan sekadar soal bisnis, melainkan juga menyangkut keadilan ekonomi dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional.

“Kalau industri ini hanya menguntungkan segelintir konglomerasi, sementara peternak rakyat terus tertekan, maka dalam jangka panjang sistem pangan kita menjadi tidak sehat. Negara harus memastikan industri perunggasan tumbuh sehat, efisien, tetapi juga adil,” tegas dia.