Implementasi B50 Juni 2026: Strategi Kedaulatan Energi di Tengah Gejolak Global

JAKARTA, Investortrust.id -- CEO Investortrust.id, Primus Dorimulu, menegaskan bahwa rencana pemerintah untuk meluncurkan program B50 pada Juni 2026 merupakan langkah fundamental bagi masa depan Indonesia.

Dalam seminar bertajuk “Implementasi Program Biodiesel B50: Peluang, Tantangan, dan Strategi Nasional,” yang berlangsung di Jakarta, Kamis (30/4/2026), ia menyatakan bahwa kebijakan ini bukan sekadar peningkatan angka campuran biodiesel semata. Menurutnya, program ini merupakan instrumen kunci yang akan menentukan kemampuan bangsa dalam mengelola ketergantungan pada energi impor, sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat kedaulatan nasional secara menyeluruh.

Urgensi kedaulatan energi menurut Primus semakin nyata mengingat kondisi geopolitik global yang kian memanas, terutama ketegangan di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat yang menyandera sekitar 20% pasokan minyak mentah dunia.

Primus juga menyoroti bahwa harga minyak yang melambung hingga menembus US$ 110 dolar per barel telah memicu inflasi dan mengancam resesi global. Situasi ini menjadi pengingat keras betapa rapuhnya ketergantungan pada energi fosil yang terpusat di kawasan Timur Tengah, sehingga Indonesia harus segera mempercepat transisi menuju energi berkelanjutan demi stabilitas sosial dan ekonomi masa depan.

Baca Juga

B50 Berlaku Juli 2026, Aprobi Perketat Standar Kualitas Biodiesel Lampaui Eropa

Program B50 pun dipandang sebagai bagian integral dari komitmen global Indonesia dalam Paris Agreement di bawah naungan PBB. Selain menjadi solusi energi, program ini membuka ruang luas bagi hilirisasi industri sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan rakyat di pedesaan.

Meski demikian, Primus mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap potensi ketidakseimbangan antara kebutuhan energi dan pangan, fluktuasi harga bahan baku, serta kesiapan infrastruktur teknologi dan tata kelola pembiayaan melalui badan seperti BPDPKS.

Dalam forum dialog tersebut, Primus juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam implementasi kebijakan agar tidak merugikan pasar ekspor kelapa sawit Indonesia. Ia berpendapat bahwa kebijakan biodiesel tidak seharusnya bersifat kaku, melainkan harus adaptif terhadap kondisi ekonomi dan harga minyak dunia. Primus memberikan catatan kritis bahwa berdasarkan beberapa kajian, kisaran optimal mungkin berada pada angka yang lebih moderat jika kondisi global stabil, namun peningkatan ke B50 menjadi sangat krusial dalam situasi tertentu demi memperkuat ketahanan energi.

Sebagai penutup, ia mengajak para pelaku industri dan akademisi untuk memberikan masukan yang objektif guna merumuskan solusi konkret bagi pemerintah. Seluruh pandangan yang muncul dalam seminar ini akan didokumentasikan dalam bentuk prosiding dan white paper sebagai bahan pertimbangan kebijakan yang akurat. Primus menegaskan bahwa bagi Indonesia, kedaulatan energi adalah harga yang harus diperjuangkan demi kesejahteraan rakyat, seraya mengingatkan bahwa "B50 bukan harga mati, karena yang harga mati adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia."