Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional

JAKARTA, investortrust.id - Revisi Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi.

Langkah ini difokuskan pada penguatan peran anak usaha sebagai instrumen investasi langsung di luar negeri guna mengoptimalkan nilai manfaat dana haji serta membangun sinergi antara kekuatan ekonomi nasional dan kemitraan internasional.

Dalam implementasinya, pengembangan anak usaha BPKH di Arab Saudi diarahkan pada dua poros utama, yakni integrasi investasi nasional bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan grup BUMN, serta kolaborasi kelembagaan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan bahwa kolaborasi dengan Danantara merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan kekuatan investasi Indonesia di kancah global.

"Melalui sinergi dengan Danantara, kami ingin membangun orkestrasi investasi nasional yang terintegrasi. Anak usaha di Arab Saudi akan menjadi platform kolaboratif bagi grup BUMN maupun swasta nasional untuk masuk secara lebih terstruktur dan berdaya saing dalam ekosistem haji dan umrah," ujar Fadlul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/2/2026).

Baca Juga

BPKH Tegaskan Komitmen Bangun Kedaulatan Ekonomi Haji Indonesia

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung M. Arief Mufraini menambahkan, pendekatan kolaboratif ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia. Menurutnya, sinergi dengan Danantara dan BUMN memungkinkan pembentukan skema co-investment yang lebih kuat dan terukur.

"Dengan struktur investasi yang tepat, kita dapat memastikan kontrol strategis, manajemen risiko yang disiplin, serta penciptaan nilai jangka panjang. Hal ini sekaligus membuka ruang partisipasi bagi sektor swasta nasional yang kompeten," imbuh Arief.

Pilar utama sinergi nasional ini mencakup skema investasi bersama, yakni kolaborasi modal antara BPKH dan Danantara. Kemudian konsolidasi BUMN berupa penguatan peran BUMN di sektor strategis seperti akomodasi, katering, transportasi, dan logistik.

Selanjutnya, pemberdayaan swasta dengan membuka akses bagi sektor swasta nasional yang memiliki daya saing tinggi. Kemudian, standar tata kelola, yakni penerapan manajemen risiko sesuai dengan praktik terbaik institusional internasional.

Di level internasional, BPKH memperkuat peran anak usaha melalui kerja sama konstruktif dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Langkah ini penting untuk menyelaraskan investasi dengan regulasi dan arah pengembangan ekosistem haji di Tanah Suci, mengingat jumlah jemaah Indonesia yang masif setiap tahunnya, terdapat potensi captive market yang besar.

Melalui koordinasi erat dengan otoritas setempat, perusahaan Indonesia diharapkan dapat terintegrasi secara sistemik dalam rantai pasok layanan haji, mulai dari penyediaan hotel hingga layanan pendukung lainnya dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan dan kemitraan yang saling menguntungkan.

BPKH menegaskan bahwa seluruh inisiatif ini tetap berlandaskan pada mandat utama, yaitu memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji Indonesia. Dengan tata kelola yang transparan dan sinergi lintas lembaga, BPKH optimistis dapat membangun ekosistem haji yang lebih terintegrasi, kompetitif, dan berkelanjutan secara jangka panjang.