Liberalisasi Digital Tanpa Proteksi: Siapa Melindungi Media Nasional?

Oleh: Primus Dorimulu

INVESTORTRUST - Perdagangan digital hari ini bukan sekadar soal teknologi. Ia adalah soal kekuasaan ekonomi, kontrol arus informasi, dan masa depan demokrasi. Dalam konteks itu, Bagian 3 Perjanjian antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia tentang Perdagangan Timbal Balik, khususnya Pasal 3.1 hingga 3.5, layak dibaca secara jernih dan kritis.

Secara normatif, pasal-pasal tersebut berbicara tentang non-diskriminasi, fasilitasi perdagangan digital, kebebasan arus data, dan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik. Namun dalam praktik ekonomi digital yang sangat terkonsentrasi, klausul-klausul itu berpotensi menciptakan ketimpangan struktural yang serius bagi media arus utama nasional.

Platform digital global beroperasi di Indonesia. Mereka menyedot trafik, mengagregasi konten media online, dan menikmati mayoritas belanja iklan digital. Mereka memperoleh nilai ekonomi dari konten yang diproduksi media nasional, tanpa menanggung beban produksi jurnalistik, biaya tenaga kerja, verifikasi fakta, pajak, maupun tanggung jawab sosial yang melekat pada perusahaan pers.

Sebaliknya, media arus utama Indonesia membayar gaji wartawan, biaya peliputan, investasi newsroom, pajak, dan overhead. Mereka menjalankan fungsi publik: mengabarkan fakta, mendidik, dan menjaga rasionalitas ruang publik. Tetapi dalam arsitektur digital saat ini, mereka dipaksa bersaing dalam medan yang tidak setara.

Pajak Digital dan Distorsi Kompetisi

Pasal 3.1 menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengenakan pajak layanan digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat. Prinsip non-diskriminasi memang fondasi hukum perdagangan internasional. Namun ketika pasar sangat terkonsentrasi pada raksasa platform global, fleksibilitas kebijakan fiskal menjadi penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Tanpa ruang kebijakan yang memadai, negara kehilangan instrumen untuk memastikan kontribusi ekonomi platform digital sebanding dengan nilai yang mereka ekstraksi dari pasar domestik. Yang terjadi bukan sekadar liberalisasi, melainkan distorsi kompetisi.

Jika media nasional melemah, yang runtuh bukan hanya model bisnis, melainkan pilar demokrasi. Konsekuensi inilah yang mestinya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Arus Data dan Kedaulatan Digital

Pasal 3.2 mendorong transfer data lintas batas dan menahan diri dari langkah yang dianggap diskriminatif terhadap layanan digital Amerika Serikat. Data memang bahan baku ekonomi digital. Namun data juga adalah aset strategis, basis kecerdasan buatan, profil perilaku publik, dan bahkan pengaruh politik.

Tanpa strategi industrial policy yang kuat, liberalisasi arus data berpotensi memindahkan nilai tambah ke luar negeri. Indonesia menjadi pasar konsumtif, sementara pusat inovasi dan monetisasi tetap berada di luar yurisdiksi.

Lebih sensitif lagi adalah Pasal 3.3, yang menyebut Indonesia akan berkomunikasi dengan Amerika Serikat sebelum memasuki perjanjian perdagangan digital baru yang membahayakan kepentingan esensial Amerika Serikat. Dalam bahasa diplomatik, ini klausul koordinasi. Dalam perspektif kedaulatan, ini menyentuh ruang manuver strategis Indonesia.

Perdagangan digital adalah arena geopolitik baru. Indonesia semestinya menjaga fleksibilitas kebijakan untuk merumuskan arsitektur digital sesuai kepentingan nasional, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan kepentingan negara lain.

Baca Juga

Implikasi Perjanjian AS-Indonesia tentang Perdagangan Timbal-Balik terhadap Ekosistem Media Nasional

Hilangnya Instrumen Kebijakan

Pasal 3.5 menegaskan Indonesia tidak akan mengenakan bea masuk atas transmisi elektronik dan mendukung moratorium permanen di WTO. Di era ekonomi berbasis data, transmisi elektronik adalah bentuk baru perdagangan.

Jika semua instrumen fiskal dihilangkan tanpa desain kompensasi yang adil, maka negara kehilangan alat kebijakan untuk menyeimbangkan arus nilai ekonomi digital.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang diuntungkan paling besar dari arsitektur ini?

Infrastruktur Demokrasi

Media arus utama bukan sekadar entitas bisnis. Ia adalah infrastruktur demokrasi. Ia menjaga fakta tetap hidup di tengah banjir disinformasi. Ia membangun literasi publik. Ia menjadi kanal akuntabilitas kekuasaan.

Jika media nasional mati karena persaingan tidak seimbang dengan agregator global, ruang publik akan dikuasai algoritma. Dan algoritma tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap bangsa.

Negara-negara seperti Australia dan Kanada telah merancang skema kompensasi konten, mewajibkan platform bernegosiasi dengan penerbit berita. Indonesia belum sampai ke sana, sementara tekanan terhadap media nasional semakin nyata.

Di Mana Peran Ditjen Komunikasi Publik dan Media?

Di sinilah Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (DJKPM) diuji. Secara mandat, DJKPM bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media, menyusun norma dan standar, serta melakukan evaluasi dan supervisi. Fungsi itu bukan administratif semata. Ia strategis.

Pertanyaannya: apakah DJKPM telah mengambil posisi sebagai penjaga ekosistem media nasional? Liberalisasi digital tidak boleh berjalan tanpa desain perlindungan dan penguatan media domestik. DJKPM semestinya, (1) Mendorong kebijakan level playing field antara platform dan penerbit konten, (2) Menyusun norma dan standar yang memastikan monetisasi adil bagi media, (3) Melakukan kajian dampak perjanjian internasional terhadap keberlanjutan industri per, (4) Memastikan media publik diperkuat sebagai public good.

Jika fungsi ini tidak dijalankan secara progresif, maka negara akan menjadi fasilitator liberalisasi tanpa proteksi.

Jangan Kehilangan Kedaulatan

Indonesia tidak mungkin menutup diri dari ekonomi digital global. Tetapi integrasi tidak boleh berarti subordinasi. Perjanjian internasional harus dibaca dengan kesadaran bahwa kedaulatan digital adalah bagian dari kedaulatan nasional.

Bagian 3 Pasal 3.1–3.5 bukan sekadar klausul teknis. Ia membentuk arsitektur masa depan ruang digital Indonesia. Jika tidak disertai kebijakan turunan yang kuat, kita berisiko menyaksikan pelemahan media nasional secara sistemik.

Pertanyaan akhirnya bukan soal anti atau pro perdagangan digital. Pertanyaannya adalah: apakah kita siap memastikan bahwa liberalisasi berjalan berdampingan dengan perlindungan kepentingan nasional?

Jika media nasional runtuh, yang hilang bukan sekadar perusahaan pers. Yang hilang adalah kualitas demokrasi kita. ***