Pemerintah-DPR Sepakat Aktifkan Kembali 11 Juta PBI Jaminan Kesehatan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengaktifkan kembali sekitar 11 juta kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sebelumnya nonaktif. Kesepakatan ini diambil untuk memastikan, masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan selama proses pembenahan data berlangsung.
Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, jaminan layanan kesehatan tersebut akan berlaku dalam jangka waktu tiga bulan ke depan. Selama periode tersebut, Dasco memastikan iuran PBI akan tetap dibayarkan oleh pemerintah.
“DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” kata Dasco dalam rapat konsultasi bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Baca Juga
Purbaya Minta Bos BPJS Kesehatan Tak Bikin Keributan soal Perubahan Data PBI
Dasco menjelaskan, kebijakan reaktivasi sementara ini diambil oleh DPR bersama pemerintah agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, terutama di tengah proses pemutakhiran dan validasi data kepesertaan.
Selain menjamin layanan kesehatan tetap berjalan, DPR dan pemerintah juga sepakat mendorong pembaruan data penerima bantuan agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Proses tersebut, Dasco menambahkan akan melibatkan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan BPJS Kesehatan.
“DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, Kemensos, Pemda, BPS, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru,” sebutnya.
Baca Juga
Purbaya Bakal Gelontorkan Rp 15 Miliar untuk Reaktivasi 11 Juta PBI BPJS Kesehatan
Dasco menegaskan, pembaruan data menjadi kunci agar anggaran yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.
“DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat,” sebut ketua Harian Partai Gerindra tersebut.