Indikator Politik Sebut Pertumbuhan Ekonomi Pengaruhi Persepsi Positif Bagi Demokrasi RI

JAKARTA, investortrust.id – Indikator Politik menyebut, kinerja demokrasi Indonesia masih baik hingga sangat baik.

Penilaian ini mengacu pada hasil survei yang digelar Indikator Politik pada 28 Januari - 4 Februari 2024 terhadap 5.500 sampel di seluruh provinsi Indonesia.

Hasil survei ini mematahkan penilaian EIU Democracy Index juga menyebut Indonesia dalam kategori Flawed Democracy. Indeks Indonesia disebut turun dari 7,03 pada 2015 menjadi 6,71 pada 2022

Pendiri Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan di mata publik democratic satisfaction sekitar 70,7%. Ini berbeda dengan pandangan yang dilihat para elit intelektual dan LSM.

Baca Juga

Indikator Politik: Prabowo - Gibran Bisa Tembus 54%, Pilpres Berpeluang hanya 1 Putaran

“Kalau di mata elit, elit intelektual, elit NGO ada masalah demokrasi yang sekarang menjadi perhatian kalangan kampus. Tetapi, konsen itu tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat secara umum,” kata Burhanuddin, di kantornya, Jakarta, Jumat (09/02/2024).

Kinerja demokrasi, dalam survei Indikator Politik yaitu 23,5% berada di kategori sedang, 3,0% dalam kategori buruk, 2,9% dalam kategori sangat buruk, dan 3,2 tidak tahu atau tidak menjawab.

Burhanuddin mengatakan, masyarakat secara umum menilai demokrasi Indonesia baik-baik saja. Dia mengaku tak terlalu terkejut dengan temuan ini. Sebab, dalam konteks Indonesia, kinerja demokrasi dilihat dari kacamata aspek ekonomi.

“Jadi ketika ekonomi mengalami perbaikan, demokrasi dipersepsi positif,” kata dia.

Baca Juga

Bukti Keberpihakan pada Ekonomi Kerakyatan, Kredit UMKM BRI Tembus Rp 1.068 Triliun

Burhanuddin mengatakan, demokrasi dalam perspektif civil liberties tidak terlalu menjelaskan bagi masyarakat bawah. “Bagi mereka secara umum, inflasi lebih penting ketimbang dalam pengertian kebebasan sipil,” ujar dia.

Temuan ini berbanding lurus dengan survei atas kinerja pemerintah. Burhanuddin mengatakan sekitar 79,5% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara itu, sekitar 17,7% masyarakat kurang puas dan 2,4% tidak puas sama sekali dengan kinerja Jokowi. Sisanya, 0,4% tidak tahu atau tidak menjawab.

Dia menyebut, hanya sekali approval rating Jokowi di bawah 50%. “Hanya sekali approval rating Presiden Jokowi di bawah 50% (41%) itu di bulan Juni 2015 pada saat inflasi mencapai 8%” ujar dia.

Saat itu, kata Burhanuddin, inflasi mengalami kenaikan karena kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tetapi, dana penghematan subsidi BBM yang sebagian dialokasikan ke dana bantuan sosial (bansos) memulihkan kepercayaan tersebut.

“Itu berhasil menaikkan approval presiden selama delapan tahun terakhir,” ujar dia.