Negara, Pembangunan, dan Martabat Orang Asli Papua

Oleh Imanuel Gurik*)

INVESTORTRUST.ID - Papua sedang bergerak di tengah arah zaman baru —sebuah perjalanan panjang yang sering kita sebut sebagai era Papua modern. Jalan-jalan membentang di lereng gunung, bandara tumbuh di kota kabupaten, kantor pemerintah berdiri megah, dan empat provinsi baru muncul bak tunas pohon yang tumbuh dari tanah tua.

Banyak orang menyambut ini sebagai tanda kemajuan. Namun, masih banyak pula pertanyaan retoris. Apakah kemajuan di atas sungguh membawa orang asli Papua sebagai tuan rumah? Atau malah sebaliknya, membuat mereka sekadar menjadi penonton dalam panggung yang dibangun di tanah leluhur mereka sendiri.

Papua modern sering terlihat dalam bentuk fisik: jalan, jembatan, gedung, bandara, internet, dan kantor pemerintah. Tetapi modernitas yang sejati tidak bisa diukur dengan beton, angka anggaran, atau jumlah proyek.

Modernitas adalah tentang manusia —tentang martabat, identitas, dan masa depan. Papua modern hanya layak disebut modern apabila orang asli Papua menjadi pelaku utama, pengambil keputusan, dan penentu arah hidup mereka sendiri.

Bukan Relasi Administratif

Hubungan Papua dengan negara Indonesia bukan sekadar relasi administratif. Ia dipagari oleh hukum tertinggi negara. Konstitusi menyatakan negara mengakui dan menghormati masyarakat adat serta hak-haknya.

Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat 3 UUD 1945 adalah pagar moral sekaligus pagar hukum. Pagar ini menegaskan bahwa masyarakat adat bukan objek yang harus disesuaikan, tetapi subjek yang harus dihormati.

Dalam konteks Papua, janji konstitusi ini diterjemahkan melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Tahun 2001 dan diperkuat melalui perubahan tahun 2021. UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua bukan hadiah. Ia adalah pengakuan politik bahwa Papua memiliki sejarah, luka, dan tantangan yang tidak bisa disamakan dengan wilayah lain.

Otsus kemudian melahirkan berbagai instrumen, mulai dari Majelis Rakyat Papua (MRP), kursi pengangkatan DPR orang asli Papua, afirmasi pendidikan dan kesehatan hingga pembagian dana dan kewenangan yang diatur sedemikian rupa.

Lalu datanglah pemekaran provinsi pada tahun 2022 —Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya— yang semuanya menjanjikan pendekatan pembangunan yang lebih dekat, cepat, dan relevan.

Tetapi apakah semua ini bergerak searah dengan tujuan besar? Apakah pemekaran membentuk manusia Papua yang lebih percaya diri dan lebih berdaya, atau hanya memperluas struktur birokrasi tanpa menyentuh akar kehidupan kampung?

Di sisi pembangunan fisik, Papua tampak bergerak begitu cepat. Jalan membuka isolasi, bandara mempersingkat waktu tempuh, rumah sakit berdiri dengan fasilitas yang tidak ada dua puluh tahun lalu. Tetapi kemajuan fisik tidak otomatis berarti perbaikan kualitas hidup manusia Papua.

Ada kabupaten dengan bangunan rumah sakit yang megah namun kekurangan dokter. Ada sekolah yang memiliki bangunan permanen tetapi gurunya tidak tinggal di tempat. Ada pasar yang bagus tetapi mama-mama Papua didesak ke tepi kios oleh pedagang besar.

Ada distrik yang terhubung jalan raya namun warganya tetap hidup dalam ketergantungan bahan pokok dari kota. Inilah paradoks Papua modern: tubuh pembangunan tumbuh, tetapi jiwa masyarakat belum sepenuhnya bangkit.

Manusia Papua masih berjuang dalam tiga sektor dasar: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kesehatan anak Papua masih rapuh. Di banyak kampung, gizi buruk masih menghantui. Kita mendengar kisah ibu yang berjalan berjam-jam hanya untuk menemukan puskesmas tanpa obat.

Kita menyaksikan angka penyakit endemik yang tidak kunjung menurun. Modernitas tidak akan berarti bila tubuh generasi Papua tinggal setengah kuat. Di dunia pendidikan, kita punya banyak kisah inspiratif: anak-anak yang pergi ke kota, pemuda Papua yang menjadi doktor, pilot, perawat, pendeta dan pejabat publik.

Baca Juga

Wajah Timpang Ekonomi dan Jalan Pemberdayaan Orang Asli Papua  

Realitas yang Timpang

Namun di balik cerita keberhasilan itu, masih ada realitas pendidikan yang timpang. Guru tidak merata, sekolah di pedalaman minim fasilitas, dan banyak anak masih melihat sekolah sebagai beban, bukan tiket menuju masa depan.

Pendidikan Papua perlu mengajar lebih dari membaca dan berhitung. Pendidikan harus mengajarkan siapa diri mereka, dari mana mereka berasal, dan kemampuan apa yang mereka butuhkan untuk memimpin dalam dunia digital dan global.

Lalu ekonomi, terkait sumber kehidupan masyarakat. Papua kaya, tetapi kekayaan itu sering tidak menjadi milik orang Papua sendiri. Tambang emas mengalir, kayu-kayu diangkut, ikan dan hasil laut diambil, tetapi banyak mama Papua tetap berjalan kaki menjual pinang dan sayur di pasar tanah.

Pemuda Papua sering bekerja sebagai buruh sementara tanah leluhur mereka menghasilkan keuntungan besar bagi orang lain. Papua modern harus membalik struktur ekonomi ini: orang asli Papua harus menjadi produsen, pemilik modal, pengusaha, pengambil keputusan, bukan sekadar tenaga kerja kasar.

Koperasi adat, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi mama-mama, dan inovasi pemuda harus diberi akses modal, pelatihan, dan kuota dalam aktivitas ekonomi wilayah.

Tetapi di atas semua itu ada satu lapisan yang sangat penting —martabat. Papua bukan sekadar proyek anggaran; ia adalah tanah identitas. Tanah bukan aset ekonomi bagi orang asli Papua, tetapi warisan spiritual.

Ia menyimpan cerita leluhur, sistem kekerabatan, dan rasa keberadaan. Ketika tanah hilang, jiwa masyarakat ikut hilang. Karena itu perjuangan melindungi ulayat bukan sekadar melawan investasi, tetapi mempertahankan harga diri generasi Papua.

Bahasa dan budaya adalah harta berikutnya. Papua memiliki ratusan bahasa. Itu bukan beban, melainkan kekayaan kognitif, kultural, bahkan ilmiah. Negara lain berjuang mempertahankan satu bahasa minoritas —Papua punya ratusan.

Jika modernitas datang dengan tagihan hilangnya bahasa, maka nama Papua modern justru menipu. Modernitas sejati menjaga bahasa dan menempatkannya sebagai sumber nilai di masa depan.

Gereja adalah tiang yang menopang perjalanan ini. Di tanah Papua, gereja menciptakan sekolah pertama, klinik pertama, dan membentuk kesadaran moral masyarakat.

Proyek Bersama

Tanpa gereja, banyak wilayah Papua mungkin tidak mengenal pendidikan dan literasi secepat yang terjadi. Karena itu Papua modern bukan sekadar proyek pemerintahan; ia adalah proyek bersama antara negara, adat, dan gereja.

Akhirnya kita sampai kepada orang Papua sendiri —subjek sejarah. UU Otsus memberikan ruang politik. MRP menjaga identitas. Kursi pengangkatan DPR memberi jalan bagi suara orang asli Papua. Pemekaran provinsi menciptakan peluang baru.

Tetapi ruang politik tidak akan bermakna jika pemimpinnya kehilangan kompas moral. Papua membutuhkan pemimpin baru —pemimpin yang belajar dari leluhur, tetapi hidup cerdas di era internet; pemimpin yang berakar dalam gereja dan adat, tetapi mampu membangun ekonomi modern; pemimpin yang mengutamakan rakyat, bukan proyek.

Pada akhirnya, perjalanan Papua modern harus dimulai dari kampung. Kampung adalah benteng kebudayaan, pusat keluarga, dan sumber cerita masa depan. Bila kampung sejahtera, kota akan menyusul. Jika kampung tercerabut, bahkan kota termodern pun akan rapuh seperti rumah kaca.

Papua modern bukan hanya program presiden, gubernur, bupati, atau kementerian. Papua modern adalah tekad kolektif untuk menjadikan orang asli Papua berdiri tegak sebagai tuan rumah, bukan tamu, bukan buruh di tanah sendiri.

Papua modern adalah Papua yang sehat, cerdas, kuat secara ekonomi, bangga secara budaya, dan bermartabat secara politik. Papua modern tidak akan pernah tercapai bila orang asli Papua tidak mengambil peran sebagai nakhoda perjalanan ini. Sejarah menunggu —dan tanah Papua memanggil: bangkitlah, berjalanlah, dan pimpinlah masa depanmu sendiri.***

*) Dr Imanuel Gurik, SE, M.Ec.Dev, Doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura dan Pemerhati Pembangunan Papua.