SPI KPK 2025 Umumkan Integritas Kemenko PM Terjaga, Muhaimin Tegaskan Integritas Fondasi Pemberdayaan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menjadi salah satu kementerian koordinator dengan indeks integritas tertinggi dengan meraih skor 82,61 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025.
Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, capaian ini sejalan dengan upaya Kemenko PM melakukan pemberdayaan berbasis tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pemberdayaan hanya mungkin berjalan jika integritas dijaga sejak awal. Setiap rupiah anggaran negara harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa kompromi,” kata dia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Muhaimin juga menegaskan integritas adalah inti dari agenda pemberdayaan. Kemenko PM memperkuat tata kelola berbasis data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
“Pemberdayaan itu transparan. Karena itu, kami mengedepankan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berbasis data. Masyarakat harus bisa ikut mengawasi, mengoreksi, dan memastikan setiap program tepat sasaran,” lanjutnya.
Baca Juga
Menko Muhaimin Beri Penghargaan Inspiradaya kepada 20 SPPG Terpilih
Kemenko PM menempatkan tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi untuk memperkuat tindak lanjut SPI secara lebih sistematis dan terukur, agar perbaikan tata kelola benar-benar terasa hingga ke pelayanan dan dampaknya bagi masyarakat.
“Integritas adalah fondasi pemberdayaan. Tanpa integritas, sebesar apa pun programnya tidak akan pernah menghadirkan keadilan dan manfaat bagi rakyat,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
SPI KPK 2025 melibatkan 657 institusi serta 837.693 responden dari unsur internal, eksternal, hingga para ahli. Hasil SPI KPK dibagi kedalam tiga kategori. Kategori rentan dengan skor 73 kebawah, waspada dengan skor 73 sampai 78, dan terjaga dengan 78 keatas.
Hasil SPI KPK juga menjadi alat ukur presisi untuk memetakan lembaga yang memerlukan perbaikan integritas hingga perbaikan prosedur pemerintahan yang masih rawan korupsi.
“Integritas tidak berhenti pada skor. Yang menentukan adalah tindak lanjutnya, bagaimana kita memperbaiki sistem, menutup celah penyimpangan, dan membangun budaya kerja yang benar-benar akuntabel,” pungkasnya.