Setara Institute dan 26 Pemda Teken MoU Percepatan Pembangunan Ekosistem Toleransi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – SETARA Institute bersama 26 pemerintah daerah (pemda) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tentang percepatan pembangunan ekosistem toleransi. Hal ini ditujukan untuk menguatkan pembangunan modal sosial masyarakat di kabupaten/kota Indonesia.
Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie menyatakan, MoU ini mencerminkan komitmen kolektif pemerintah daerah dalam penguatan toleransi.
“Narasi komitmen bersama untuk percepatan pembangunan ekosistem toleransi di daerah,” katanya dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) melalui pantauan kanal Youtube SETARA Institute, Minggu (16/11/2025).
Ia menjelaskan, komitmen tersebut berlandaskan pada tiga pilar kepemimpinan, yakni kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, dan kepemimpinan kemasyarakatan.
“Kami — Kota Banjarmasin, Kota Bekasi, Kota Bengkayang, Kota Bogor, Kota Ciamis, Kota Depok, Kabupaten Kapuas, Kota Kediri, Kabupaten Ketapang, Kota Klaten, Kota Makassar, Kota Manado, Kabupaten Mimika, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Muara Enim, Kota Palangkaraya, Kota Palembang, Kota Pematang Siantar, Kota Pontianak, Kota Salatiga, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kota Semarang, Kota Singkawang, Kota Sukabumi, Kota Tegal, dan Setara Institute — berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan ekosistem toleransi melalui penguatan tiga pilar kepemimpinan,” jelas Tjhai Chui Mie.
Sebagai tindak lanjut MoU, pemerintah daerah juga menyepakati langkah pelaksanaan percepatan pembangunan toleransi.
“Kami berupaya untuk, satu, menyusun produk hukum dan regulasi daerah untuk mengakselerasi pemajuan toleransi. Kedua, menggalakkan program-program yang memperkuat toleransi dalam tata kebhinekaan dan kehidupan masyarakat. Ketiga, meningkatkan kerja-kerja kolaboratif bersama masyarakat dalam memajukan toleransi dan menguatkan keberagaman Indonesia,” tegas Tjhai Chui Mie.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menegaskan, penguatan modal sosial merupakan fondasi utama untuk mendorong keberhasilan pembangunan perkotaan.
“Kami setuju apa yang disampaikan oleh bu wali kota (wali kota Singkawang, Tjhai Chui Mie) tadi malam, toleransi itu bukan sekadar platform, bukan hanya jargon, tetapi bagian dari elemen dasar pembangunan,” kata Halili, dikutip melalui tayangan kanal Youtube Setara Institute, Minggu (16/11/2025).
Halili menyampaikan, sejarah dunia menunjukkan banyak perkotaan yang gagal membangun karena tidak memperkuat modal sosial masyarakatnya. “Sejarah dunia menjelaskan kepada kita kegagalan sebuah bangsa itu membangun karena kegagalan menguatkan modal sosialnya,” ucapnya.
Ia menyoroti adanya kota yang sampai “hilang dari peta dunia” akibat tidak mampu mengelola modal sosial. Halili mencontohkan negara di Afrika yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA), tetapi tidak mampu mengubahnya menjadi modal ekonomi dan peningkatan kualitas manusia.
“Begitu banyak Tuhan kasih modal alamnya atau natural capital, tapi natural capital itu tidak kemudian bisa menjadi economic capital dan tidak bisa meningkatkan human capital, karena mereka tidak bisa mengelola modal sosial pembangunan mereka,” jelas Halili.
Menurutnya, masyarakat dengan modal sosial rendah cenderung terjebak dalam pola berpikir bertahan hidup saja. “Yang mereka pikirkan hanya dua hal saja. Satu, bagaimana survive ketika terjadi konflik atau serangan. Yang kedua, bagaimana mereka melakukan serangan balik ketika situasi dimungkinkan,” pungkas Halili.