Kadin Indonesia dan Kementerian PANRB Sepakati Langkah Konkret Digitalisasi Pemerintahan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menggelar rapat koordinasi kelompok kerja (pokja) digitalisasi sistem pemerintahan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Transformasi Teknologi, UMKM, dan Digitalisasi Kadin Indonesia Teguh Anantawikrama mengungkapkan bahwa Kadin Indonesia dan Kementerian PANRB sepakat untuk membentuk task force guna mengimplementasikan digitalisasi pemerintahan. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani sebelumnya antara kedua belah pihak.
"Hari ini kita sudah bersepakat untuk membentuk task force hingga kita bisa membuat langkah-langkah yang nyata untuk ke depannya," ujar Teguh.
Teguh menjelaskan, transformasi digital di pemerintahan memiliki efek yang sangat besar bagi dunia usaha. Karena menurut Teguh, kemudahan berbisnis sangat bergantung pada kemudahan-kemudahan layanan oleh pemerintah.
Lebih lanjut, Teguh menyebut, upaya kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kementerian PANRB dalam transformasi digital pemerintahan merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden ingin agar driver pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari dunia usaha, bukan hanya dari konsumsi pemerintah.
"Ini sebetulnya upaya merealisasikan apa yang Presiden inginkan. Di mana driver dari pertumbuhan itu adalah 80% dari dunia usaha. Kalau dulu itu driver dari pertumbuhan itu adalah government consumption, Kenapa? Government spending. Sekarang kita usahakan driver-nya itu adalah investment dan geliatnya dari dunia usaha," jelas Teguh.
Untuk mencapai hal tersebut, kata Teguh, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian PANRB. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah membentuk Komite Transformasi Digital yang terdiri dari beberapa kementerian untuk merumuskan hal-hal dan berbagai layanan yang dianggap penting dan perlu segera dilakukan dalam transformasi digital pemerintahan.
Sementara itu, Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo mengatakan, kesepakatan ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan kemudahan dunia perusahaan dan keterpaduan layanan digital pemerintah. Menurut Cahyono, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kemudahan berbisnis dan layanan publik.
"Jadi hari ini kita sebenarnya mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, cooperation," ungkap Cahyono.
Cahyono menuturkan, Kementerian PANRB dan Kadin Indonesia telah menjalin kerja sama untuk meningkatkan kemudahan dunia perusahaan melalui transformasi digital pemerintahan. Dalam kerja sama ini, Kementerian PANRB dan Kadin Indonesia akan melakukan dua hal utama, yaitu mendefinisikan tata kelola, kebijakan, atau regulasi yang mendukung kemudahan dunia perusahaan, serta mengidentifikasi keterpaduan layanan digital pemerintah untuk kemudahan.
"Dan kedua hal ini yang nanti kita akan lakukan mungkin perencanaan kegiatan di tahun 2025 ini yang memastikan terhadap use case dan juga targetnya. Dan nanti kami upayakan untuk bisa aktualisasi ya Pak Teguh untuk kolaborasi di 2026. Dan bukan itu, di tengah tahun mungkin di awal tahun kita bisa langsung mulai lakukan kegiatan bersama," beber Cahyono.
Di sisi lain, Cahyono berharap dengan upaya kolaborasi ini bisa menjadi role model untuk sektor-sektor yang lainnya.
"Untuk bisa mentargetkan kalau tadi ada ya hanya 80% ya. Tapi juga nanti 8% pertumbuhan ekonomi bisa jadi didukung dari kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat," imbuh Cahyono.