Menlu Beberkan 3 + 1 Langkah Konkret yang Harus Dilakukan PBB di Gaza
JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi menyebut tiga plus satu langkah konkret yang mendesak dilakukan di Gaza oleh Persatuan Bangsa Bangsa. Langkah konkret tersebut ia sampaikan dalam pertemuan darurat SMU PBB yang membahas aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina yang digelar di New York, Kamis (26/10/2023), atau Jumat WIB.
“Pertama, menghentikan agresi untuk mencegah terus berjatuhannya korban sipil. Sidang Majelis Umum PBB harus mendesak segera dilakukan gencatan senjata yang bisa bertahan lama dan dipatuhi. Kita juga harus bisa mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari,” kata Retno.
Baca Juga
“Untuk itu, SMU PBB harus meminta pertanggungjawaban terhadap Israel, termasuk dengan membentuk komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah dan pengusiran masal warga sipil di Gaza," tegasnya.
Kedua, Menlu RI meminta PBB memastikan akses bantuan kemanusiaan dan pelindungan warga sipil. “Indonesia mendesak Sidang Majelis Umum PBB dan Badan-Badan PBB yang relevan untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza,” tuturnya.
Upaya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Sekjen PBB dan negara-negara kunci juga harus didukung. Menilik magnitudo kerusakan yang ditimbulkan, bantuan yang ada saat ini masih jauh dari cukup.
Baca Juga
Korban Tewas Lebih 5.000 Orang, Dubes Palestina Harap Jalur Distribusi Bantuan ke Gaza Dibuka
“Oleh karena itu SMU PBB harus mendesak pengiriman segera bantuan kemanusiaan yang lancar dan berkelanjutan. Indonesia akan meningkatkan tiga kali lipat kontribusi suka rela melalui UNWRA dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung UNWRA. Indonesia juga berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan," urainya.
Poin ketiga, Retno menegaskan sikap Pemerintah RI yang menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza. Seruan Israel bagi warga Gaza untuk pergi dari Gaza utara memperparah kondisi mereka yang rumahnya telah dihancurkan dan akses terhadap listrik, gas, bahan bakar dan air dibatasi.
“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. SMU PBB harus mendesak dihentikannya perintah evakuasi oleh Israel. Warga sipil, khususnya anak-anak, harus dilindungi dan diberikan ruang gerak yang aman," kata Menlu.
Baca Juga
Sementara Langkah konkret plus satu adalah mengatasi akar masalah konflik Israel-Palestina. Menlu menegaskan bahwa perdamaian tidak akan tercipta sebelum akar konflik diatasi. Untuk itu, proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua-negara harus dimulai kembali. Upaya sistematis Israel untuk membuat negosiasi jadi tidak relevan harus dihentikan.
“Jangan sampai Rakyat Palestina tidak lagi memiliki pilihan selain menerima ketidakadilan seumur hidup mereka. Menjadi tugas kita untuk menghentikan ketidakadilan ini. Indonesia siap dan akan menjalankan perannya. Indonesia akan terus Bersama rakyat Palestina," tandas Menlu.
Ia pun mengajak peserta Sidang Umum PBB untuk dapat mengadopsi draft resolusi SMU PBB mengenai Palestina (General Assembly Draft Resolution, 10th Emergency Special Session).