Tak Hanya Polri, Prabowo Ingin Semua Lembaga Produk Reformasi Dievaluasi
JAKARTA, investortrust.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta semua lembaga produk reformasi segera dievaluasi dan dikaji. Evaluasi kelembagaan akan dilakukan secara berkala, tidak terbatas pada aspek kinerja, tetapi juga menyangkut restrukturisasi lembaga itu sendiri.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie seusai dilantik Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
“Presiden sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan, Beliau juga menyampaikan, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi, semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji,” ujarnya.
Baca Juga
Tancap Gas, Prabowo Langsung Pimpin Rapat dengan Komisi Reformasi Polri
Jimly mengatakan Komisi Reformasi Polri dibentuk sebagai upaya Prabowo memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat terkait perbaikan kelembagaan Korps Bhayangkara. Dia menegaskan hasil aspirasi yang terkumpul nantinya ditelaah untuk kemudian ditindaklanjuti.
"Salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada Agustus lalu. (Pembentukan komisi ini) juga disuarakan tokoh-tokoh bangsa kepada Bapak Presiden," tegasnya.
Jimly mengatakan Komisi Reformasi Polri akan bekerja secara independen tanpa terpengaruh pihak mana pun. Menurutnya, komisi ini harus menghasilkan keputusan yang mengikat, bukan sekadar rekomendasi.
“Mudah-mudahan tim ini bisa bekerja sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasil yang diperlukan, tapi juga proses. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh, bagaimana caranya,” kata dia.
Lebih lanjut, Jimly berharap Komisi Reformasi Polri bisa membuat kinerja Polri lebih baik dan profesional. Prabowo pun berpesan agar komisi ini terbuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan.
"Seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Karena itu, Bapak Presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar," ucapnya.
Diberitakan, Prabowo membentuk dan melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2024). Komisi terdiri atas 10 anggota.
Baca Juga
Prabowo Dorong Komisi Reformasi Polri Wujudkan Supremasi Hukum dan Keadilan
Ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota adalah mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Sementara anggotanya terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri mantan Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta dua mantan kapolri, yakni Idham Aziz dan Badrodin Haiti.
Pelantikan komisi ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025.