Legislator Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel Tampil di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta
JAKARTA, Investortrust.id -- Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak pemerintah bersikap tegas dengan menolak keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober 2025 ini. Sukamta mengatakan, ajang olah raga merupakan ajang promosi dan diplomasi. Untuk itu, negara pelaku genosida brutal tidak perlu diberi panggung untuk mempromosikan negaranya.
"Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional," kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menyatakan, mengizinkan atlet Israel bertanding di Indonesia tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan. Sukamta mengingatkan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".
Indonesia, katanya, harus konsisten menolak segala bentuk penjajahan, termasuk melalui sikap di bidang olahraga. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel.
Kemudian pada Asian Games 1962, Indonesia yang menjadi tuan rumah menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC). Konsistensi itu berulang pada Maret 2023. FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah muncul penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel.
"Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas. Menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus hati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa," ujarnya.
Sukamta juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) dan Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 1 Oktober 2025 sedikitnya 66.148 warga Palestina tewas sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023.
"Dalam situasi genosida seperti ini, justru tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina" ucapnya.
Sukamta juga menekankan agar pemerintah tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apa pun, baik terkait visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan. Menurutnya, prinsip moral dan konstitusi harus menjadi pedoman di atas pertimbangan teknis.
"Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan," tegasnya.