Kepala BGN Jelaskan Lambatnya Serapan Anggaran Program MBG   

JAKARTA, investortrust.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjawab pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyoroti lambannya penyerapan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) pada awal tahun. Dadan menegaskan pola penyerapan anggaran BGN sangat bergantung pada jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi.

"Penyerapan di Badan Gizi itu identik dengan jumlah penerima manfaat. Semakin besar penerima manfaat maka penyerapan akan berkorelasi positif. Saya tadi menjelaskan mesin penyerapan anggaran di Badan Gizi itu adalah jumlah SPPG. Satu SPPG berdiri satu hari maka Rp 1 miliar satu bulan akan terserap," kata Dadan di kantornya, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Baca Juga

Kepala BGN Ungkap Penyebab Keracunan MBG di Bengkulu dan Baubau

Menurut dia, penyerapan anggaran terbilang lambat di awal program MBG bergulir karena jumlah SPPG yang masih sedikit. Pada Januari, hanya ada 190 SPPG sehingga anggaran yang terserap baru Rp 190 miliar.

Namun demikian, Dadan mengungkap jumlah SPPG kini melonjak drastis. Per hari ini, kata Dadan, terdapat 8.344 SPPG yang beroperasi. Dengan demikian, anggaran yang terserap mencapai Rp 8,3 triliun. 

"Dan kita kejar akhir bulan ini 10.000 (SPPG). Sehingga di awal Oktober kita sudah bisa menyerap satu bulan itu Rp 10 triliun sendiri. Dan kita targetkan di bulan Oktober sudah akan ada sekitar 20.000 SPPG, sehingga di November itu sudah Rp 20 triliun sendiri," jelas dia.

"Seperti itu mekanismenya, sehingga penyerapan itu di ujung akan sangat besar, bukan diada-adakan tetapi karena SPPG-nya bertambah," sambung Dadan.

Dadan juga menanggapi rencana Purbaya untuk meminta laporan penyerapan anggaran MBG secara rutin setiap bulan. Ia menyebut koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebenarnya sudah berjalan intensif, termasuk dengan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.

"Saya perlu informasikan bahwa saya dengan Menkeu itu setiap saat, mereka kan mantau setiap saat. Bahkan dengan Bu Sri Mulyani (Menkeu periode 2016-2025) dulu kan sudah dua kali atau tiga kali konferensi pers. Jadi karena Pak Menkeu baru, nanti kita akan lakukan dengan Pak Menkeu baru, tetapi dengan tiga wamennya kan sudah biasa," tutur dia.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya berencana mengambil kembali anggaran kementerian atau lembaga (K/L) yang tidak terserap hingga akhir tahun 2025. Ia bahkan menyatakan siap berkeliling ke berbagai instansi mulai Oktober mendatang untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal.

"Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka pikir nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi ini akan kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertambah ke rakyat. Saya enggak mau uang nganggur," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025) lalu.

Menkeu ‘Koboi’ itu juga sempat menyinggung BGN. Purbaya menyebut Kepala BGN Dadan Hindayana perlu menjelaskan langsung ke publik jika serapan anggaran MBG dinilai rendah.

"Saya bilang begini, 'Ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers (konferensi pers) dengan Kepala MBG (Kepala BGN Dadan Hindayana). Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,'" kata dia.

Secara terpisah, BGN mencatat target penyerapan sebesar Rp 9 triliun pada Agustus 2025 berhasil terlampaui hingga mencapai Rp 13,2 triliun.

"Ini adalah tren penyerapan anggaran yang akan terjadi di 2025. Jadi kami melihat Agustus, kami targetkan Rp 9 triliun terserap. Alhamdulillah hari ini, kita sudah bisa menyerap Rp 13,2 triliun. Artinya sudah melampaui target. Di bulan September, kami targetkan (penyerapan anggaran) Rp 19 triliun, mudah-mudahan juga terlampaui," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana beberapa waktu lalu.

Baca Juga

'Food Tray' MBG Bikin Heboh, Prabowo Turun Tangan Cek Produksi

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir 2025, yakni Rp 37 triliun pada Oktober, Rp 59,5 triliun pada November, dan Rp 76,4 triliun pada Desember.

Dengan alokasi anggaran MBG sebesar Rp 52 triliun pada 2025, kata Dadan, BGN memperkirakan akan membutuhkan tambahan sekitar Rp 24 triliun untuk mendukung penuh intervensi program tersebut.