Pengamat: Reformasi Total DPR dan Polri
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai perlu ada langkah strategis untuk memulihkan kembali kepercayaan rakyat dan stabilitas politik nasional, di antaranya dengan mereformasi total DPR dan etika politik.
Menurut Pangi, partai politik (parpol) harus memecat anggota DPR yang tidak sensitif, apalagi berjoget-joget di tengah penderitaan rakyat.
"Gestur seperti ini menciptakan luka kolektif, mencederai martabat lembaga legislatif, serta memperburuk citra politik di mata rakyat, memantik kekacauan, instabilitas politik (disorder) per hari ini," kata Pangi dalam keterangannya, Minggu (31/8/2025).
Baca Juga
Pangi menambahkan, Polri perlu direformasi total. Publik selama ini memersepsikan Polri sebagai institusi yang terlatih secara represif, memanipulasi kasus, serta lebih menjadi pelindung pejabat daripada pelindung rakyat. "Reformasi Polri menjadi keniscayaan," ujar dia.
Menurut Pangi Syarwi Chaniago, jika situasi memburuk dalam 2X24 jam ke depan, gelombang kemarahan rakyat dikhawatirkan semakin besar. Selain itu, pemerintah perlu membatalkan kebijakan pajak yang selama ini membebani rakyat.
"Kebijakan perpajakan yang memeras dan menyengsarakan rakyat harus dikoreksi. Prinsip pajak adalah keadilan, bukan pemerasan," tegas dia.
Pangi juga mengimbau agar Presiden Prabowo meninjau ulang gaji fantastis DPR, serta menghapus dana pensiunan DPR, menteri, dan gaji pejabat lainnya. Publik dinilai marah lantaran menyaksikan pejabat menaikkan gaji dan tunjangan di tengah krisis.
"Ini menciptakan jurang ketidakadilan yang makin dalam. Presiden harus membatalkan kebijakan yang tidak etis dan tidak bermoral ini," tandas dia.
Baca Juga
Didesak Mundur, Kapolri: Itu Hak Prerogatif Presiden, Kita Prajurit Kapan Saja Siap
Pangi menuturkan, semua kebijakan yang menyusahkan rakyat harus dihentikan. Kebijakan yang membebani rakyat harus segera dievaluasi dan dihentikan.
"Termasuk rencana maupun regulasi yang tidak realistis dan justru menambah penderitaan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit," tutur dia.