Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Pemerintah menegaskan pentingnya peran platform media sosial dalam menjaga ruang digital dari maraknya disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang dinilai dapat merusak sendi-sendi demokrasi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo menekankan bahwa penyebaran DFK kerap mencederai niat baik masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Ia mencontohkan bagaimana suatu pendapat yang sah bisa berubah makna ketika dibumbui informasi yang tidak sesuai. “Itu jelas merusak semangat kita untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya dalam diskusi bersama Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (26/8).
Angga meminta seluruh pihak, terutama pengelola platform media sosial, untuk ikut melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar. Ia menegaskan, platform yang beroperasi di Indonesia wajib patuh pada hukum yang berlaku. Jika terdapat konten bermuatan DFK, sistem platform harus mampu menindak secara otomatis.
“Platform harus menjaga ruang digital. Kalau ada konten yang sudah jelas masuk kategori DFK, maka sistem harus bisa menegakkan hukum Indonesia secara otomatis,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah telah memanggil pengelola TikTok Asia Pasifik serta Meta selaku pengelola Facebook dan Instagram untuk membahas masalah DFK. Namun platform X tidak diundang karena tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. “Seharusnya mereka juga patuh pada hukum yang berlaku di Tanah Air,” tambah Angga.
Selain mengimbau platform, Angga juga mengajak masyarakat dan media untuk bersama-sama melakukan verifikasi atas informasi yang beredar. “Kita tidak ingin diadu domba dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala PCO Hasan Nasbi mengapresiasi media arus utama yang telah memiliki kanal cek fakta. Menurutnya, semakin banyak media yang mengembangkan kanal tersebut, semakin besar pula peluang masyarakat terhindar dari konten DFK. “Kalau hanya satu atau dua pihak saja, tidak cukup untuk menangkal konten DFK,” ujar Hasan.
Ia juga mendorong media yang belum memiliki kanal cek fakta untuk segera membangunnya. PCO menilai, keberadaan kanal tersebut akan membantu masyarakat agar tidak mudah terjebak pada fenomena “knee-jerk reaction” (KJR), yaitu kondisi ketika informasi yang cepat tersebar langsung ditangkap influencer tanpa dipikirkan secara matang.