Soal Demonstrasi Warga Pati, PKS Ingatkan Pejabat Agar Hati-Hati Buat Kebijakan
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id -- Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto menyoroti aksi unjuk rasa di Pati, Jawa Tengah yang menuntut agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Menurutnya peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi Bupati untuk berhati-hati membuat kebijakan yang sensitif.
Mulyanto menilai kasus ini adalah pelajaran penting bagi pejabat publik dan Pemerintah secara umum dalam pengelolaan kebijakan publik yang tidak boleh semena-mena.
Alih-alih menghasilkan kebijakan yang unggul, aturan publik yang dibuat Bupati Pati mencerminkan kebijakan yang gagal (policy failure).
"Belum lagi kalau kebijakan publik yang diambil terkesan hanya menguntungkan segelintir orang, baik secara ekonomi maupun pencitraan politik (legacy)," kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).
Mulyanto mengatakan dalam sistem demokrasi yang dianut saat ini, pejabat perlu melakukan musyawarah publik yang luas sebelum mengambil suatu kebijakan publik. Hal itu dilakukan untuk menjaring partisipasi masyarakat, agar kebijakan yang akan diambil, mendapat dukungan dan legitimasi sosial yang luas.
Menurutnta kebijakan publik yang gagal dan menuai penolakan publik biasanya dibuat tanpa proses konsultasi dan partisipasi publik yang memadai. Apalagi bila proses pembentukan kebijakan publik tersebut terkesan tertutup dan elitis, tidak melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan DPRD.
"Kebijakan untuk menaikkan PBB-P2 secara drastis hingga 250%, tanpa analisis dampak sosial dan kemampuan ekonomi rakyat secara mendalam terkesan menjadi kebijakan yang “memeras” masyarakat," ujar Mulyanto.
Kebijakan menaikan pajak tersebut dinilai merugikan rakyat kecil. Rakyat merasa menjadi target kenaikan pajak, karena relatif sulit menolak secara politik, sementara kelompok berpengaruh atau pemilik modal besar dapat melakukan lobi politik.
"Di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kebijakan seperti itu tentu akan menambah beban hidup masyaraka," ucapnya.
Ia memperkirakan kalau situasi ini yang terjadi, maka biaya pembangunan akan cenderung dipikul pihak yang secara politik kurang berpengaruh (masyarakat kecil).
"Ini tentu tidak demokratis," tegas Mulyanto.