Asean Harus Jadi Pusat Pertumbuhan, Bukan Pusat Perdagangan Manusia

DENPASAR, investortrust.id – Asean harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai pusat perdagangan manusia. Peran dunia usaha di Asean sangat penting dalam memerangi perdagangan manusia. Keuntungan tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan hak dan martabat manusia.

Demikian pidato Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Tech Forum 2023 di Bali Process Government and Business Forum (GABF) di Denpasar, Kamis (10/08/2023).

Menlu menyatakan, perdagangan manusia (human trafficking) tetap menjadi tantangan serius di kawasan regional. Pelaku perdagangan kini semakin cangih menyalahgunakan teknologi untuk merekrut dan mengeksploitasi korban. Banyak di antaranya akhirnya bekerja dalam industri penipuan online.

Menlu menegaskan, Indonesia memberikan prioritas tinggi pada masalah ini. Pemerintah Indonesia telah menangani lebih dari 2.800 kasus warga Indonesia yang menjadi korban skema semacam itu di negara-negara tetangga, dan hampir 40% dari mereka adalah korban perdagangan manusia. “Kita harus mencegah wilayah kita menjadi pusat perdagangan manusia,” kata Retno.

Menurut Menlu Retno, yang harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan adalah menjadikan wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan, bukan pusat perdagangan. “Komunitas bisnis di wilayah ini harus berperan serta. Keuntungan tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan hak dan martabat manusia,” ujarnya.

Lebih lanjut Menlu Retno menyebut ada tiga area yang bisa menjadi fokus Bali Process Government and Business Forum (GABF). Pertama, memperkuat standar uji tuntas (due diligence) terkait bisnis dan hak asasi manusia. Pelaku perdagangan manusia tidak pernah berhenti menciptakan cara baru untuk memperoleh keuntungan.

“Oleh karena itu, respons kita juga harus inovatif. Komunitas bisnis perlu memberlakukan perekrutan yang adil, transparan, etis, dan pembayaran yang layak, serta memastikan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pekerja mereka,” kata Menlu.

Selain itu, lanjut Menlu, dunia usaha dapat secara sukarela melaporkan langkah-langkah yang mereka ambil untuk memerangi perdagangan manusia dan perbudakan. Termasuk memberikan edukasi kepada pekerja mereka tentang ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan semacam itu.

Fokus kedua, memanfaatkan teknologi untuk memerangi perdagangan manusia. “Teknologi harus menjadi sekutu kita, bukan musuh kita. Ini juga yang disebutkan oleh Menteri Penny Wong dalam pidatonya,” tuturnya.

 

Selain itu, dunia usaha dapat mendukung penegakan hukum dalam mengakses platform teknologi. Kaum bisnis juga dapat berkontribusi pada upaya pencegahan penipuan online dengan mengembangkan platform e-learning untuk membangun kapasitas atau pelatihan berbasis keterampilan. Semua pihak juga perlu meningkatkan kesadaran media sosial tentang masalah ini.

“Langkah-langkah ini dapat membantu mencegah pekerja di wilayah ini menjadi korban perdagangan manusia,” kata Menlu.

Fokus ketiga, mendukung kerja sama regional melawan perdagangan manusia. Oleh karena itu, diperlukan respons regional yang melibatkan semua pemangku kepentingan regional. “Bulan Mei lalu selama KTT Asean ke-42, para pemimpin Asean berjanji untuk memerangi penyalahgunaan teknologi untuk perdagangan manusia. Termasuk melalui sinergi lewat mekanisme Asean,” tegasnya. 

Dalam konteks itu, kata Retno Marsudi, dunia usaha dapat membantu memperkuat upaya ini dengan memperluas kerja sama dalam penyelidikan bersama di seluruh wilayah, memberikan perlindungan bagi para pengadu, dan mendukung undang-undang yang kuat tentang bisnis dan hak asasi manusia.

“GABF harus terus berfungsi sebagai jaringan untuk mengatasi perdagangan manusia. Marilah kita bergandengan tangan melawan perdagangan manusia. Bersama-sama pemerintah, organisasi regional, dan dunia usaha. Kita harus berfungsi sebagai koalisi ‘orang baik’ dengan GABF sebagai tempat mencari solusi. Untuk menciptakan wilayah ini bebas dari perdagangan manusia,” demikian Menlu Retno.