Boy Thohir Imbau Perusahaan Teknologi Perangi Maraknya Perdagangan Manusia

DENPASAR, investortrust— Maraknya perdagangan manusia atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga dikontribusi oleh perusahaan teknologi. Iklan dan rekrutmen manusia yang menjadi korban perbudakan modern dilakukan lewat perusahaan teknologi dan platform digital. Oleh karena itu, keterlibatan perusahaan teknologi dalam menanggulangi TPPO sangat penting.

“Kami mengimbau perusahaan teknologi untuk ikut mengatasi masalah perdagangan  manusia,” kata Garibaldi (Boy) Thohir, Indonesia Business Co-Chair Bali Process, saat membuka  Tech Forum 2023 di Bali Process Government and Business Forum (GABF) di Denpasar, Kamis (10/08/2023). Hadir pada acara rangkaian Bali Process ini, Australia Business Co-Chair Andrew Forrest, Menlu RI Retno Marsudi, Menteri Hukum  Yasonna H Laoly, dan Menlu Australia Pennt Wong yang hadir secara virtual, serta para profesional dan pengusaha nasional, antara lain Arif Rachmat, Preskom  Triputra Agro Persada Tbk, dan Patrick Waluyo, CEO GOTO.

GABF Adelaide, 9-10 Februari 2023, kata Boy,  menyadarkan dua hal utama, yakni, pertama,   pentingnya peran kemitraan sektor publik-swasta dalam bekerja sama memberantas kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, kebutuhan mendesak bagi para pemimpin agar tidak hanya meningkatkan kesadaran terhadap bahaya TPPO, tapi juga mengidentifikasi dan menemukan cara tepat dan praktis untuk  mencegah dan menghentikan perdagangan manusia.

“Karena itu, saya berkomitmen untuk mengadakan Tech Forum ini. Saya ingin mengumpulkan para pemikir terbaik dan terpandai untuk bertukar pikiran bersama dalam menemukan cara yang tepat  untuk mengatasi masalah  ini, terutama di dalam konteks teknologi,” ujar Boy.

Boy menyebutkan tiga  gagasan utama untuk mengatasi masalah TPPO. Pertama, peran dan manfaat sektor bisnis, termasuk perusahaan teknologi, dalam memerangi perdagangan orang.  Kedua, peran dunia usaha, media, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya perdagangan orang. Ketiga,  pentingnya kolaborasi untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia.

Boy mengimbau media massa  dan public figure untuk terlibat aktif memerangi TPPO. Media massa perlu memberikan porsi lebih besar pemberitaan tentang bahaya perdagangan manusia. Peristiwa korban pedagangan manusia perlu diberitakan secara luas. Sedang public figure diimbau untuk memberikan penjelasan tentang bahaya rayuan dari paraf agen  tentang janji mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Rayuan para agen ini biasanya dilakukan lewat pertemuan tatap muka maupun lewat online.

Boy menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak —pemerintah, perusahaan teknologi, media massa, public figur, pelaku bisnis, para aktivitas kemanusiaan, dan seluruh lapisan masyarakat--  untuk mengatasi TPPO.  Perdagangan manusia merupakan masalah pelik yang harus diatasi bersama, tidak cukup hanya oleh pemerintah.

Co-Chair Bali Process, Garibaldi Thohir (kanan) dan Andrew Forrest (kiri), berpose bersama Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dan Menteri Hukum & HAM, Yasonna H. Laoly. Berantas TPPO perlu dukungan semua pihak. 

Boy juga mengungkapkan sejumlah realitas tentang TPPO. Pertama, peran sektor bisnis, termasuk rantai proses bisnis yang terkait, untuk mencegah, memberantas, dan menghentikan perdagangan manusia dan eksploitasi terkait sangat penting. Kedua, penyalahgunaan teknologi seperti operasi penipuan online, yang membahayakan nyawa manusia, keamanan, stabilitas sosial, dan kemakmuran kian masif. Ketiga, praktik perekrutan ilegal, termasuk penawaran online, telah mengurangi inklusivitas dan keadilan dalam rantai pasokan yang transparan.

“Kami menyambut baik rekomendasi tindakan nyata dan cara-cara praktis untuk menindaklanjuti pertemuan ini,” ujar Boy. Rekomendasi mencakup berbagai pedoman dan praktik terbaik terkait perekrutan yang transparan, membantu pemangku kepentingan bisnis dan teknopreneur muda dalam mengembangkan teknologi untuk memerangi perdagangan manusia.

Selain itu, Boy juga melihat pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam kampanye dan peningkatan kesadaran, termasuk dengan perusahaan media sosial, media, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi penting untuk memberikan saran kepada pemerintah dalam memperkuat dan menerapkan kebijakan yang mendorong kebijakan bisnis yang etis.

“Seruan Bali untuk bertindak melawan perdagangan orang dan kejahatan terkait perdagangan orang adalah bukti komitmen kami,” kaya Boy. (Pd)