Pemerintah Temui Kendala Nego Tarif 32% dari Trump, MPR Bela Diplomasi Prabowo
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Eddy Soeparno, menanggapi pemberlakuan tarif bea impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia.
Adapun setelah serangkaian diplomasi dan lobby pemerintah Indonesia untuk berupaya menurunkan tarif barang dari Indonesia ke AS, Trump tetap memberlakukan tarif 32% yang akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 mendatang.
Eddy menyorot sejumlah pihak yang menyalahkan strategi diplomasi pemerintah yang dianggap gagal. Dalam hal ini, Eddy justru membela diplomasi tarif yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, sejak awal Prabowo sudah membaca kebijakan tarif ini adalah bagian dari gelombang proteksionisme global pemerintahan Trump dan bukan refleksi hubungan bilateral Indonesia-AS yang sebenarnya.
“Karena itu strategi Presiden Prabowo menjadi relevan yakni dengan menghindari eskalasi, menjaga hubungan diplomatik, dan di sisi lainnya fokus pada penguatan struktur ekonomi dalam negeri,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima Investortrust, dikutip Sabtu (12/7/2025).
Baca Juga
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini menjelaskan, diplomasi Prabowo sudah tepat dengan tidak memilih langkah reaktif atau balasan tarif (retaliatory). Ia berujar apabila Prabowo mengambil kebijakan balasan tarif, hal itu justru akan memicu konflik dagang yang kontraproduktif.
“Langkah diplomasi Presiden Prabowo tetap pada koridor multilateralisme menggalang dukungan dari negara-negara berkembang, memperkuat posisi di WTO (World Trade Organization) dan menjalin solidaritas dengan negara-negara BRICS dalam mewujudkan kebijakan ekonomi global yang lebih adil” jelasnya.
Eddy melanjutkan, di dalam negeri Prabowo fokus pada upaya memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri dengan paket kebijakan deregulasi yang sudah dimulai dengan revisi Permendag No. 8 Tahun 2024 agar pengaturan impor menjadi fleksibel dan tidak memberatkan pelaku usaha.
“Dalam sarasehan ekonomi dengan pelaku usaha Bulan April lalu Presiden Prabowo secara tegas sudah menginstruksikan jajaran kementerian untuk melakukan deregulasi sektor riil dengan menghapus berbagai hambatan administratif demi menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif dan efisien,” ungkapnya.
Baca Juga
Pengamat Ungkap Penyebab Negosiasi RI dengan AS Soal Tarif Impor Sulit Berhasil
Waketum PAN ini menjelaskan, sebagai antisipasi terhadap dinamika politik global, Prabowo juga terus mendorong diversifikasi pasar ekspor dan mempercepat transformasi industri dalam negeri agar Indonesia tidak terus bergantung pada pasar-pasar tertentu.
Disampaikan oleh Eddy, bergabungnya Indonesia ke BRICS bukan hanya langkah diplomatis tapi lebih merupakan upaya Prabowo memperluas pasar ekspor ke negara-negara emerging market. Ia menambahkan, jika berbicara proporsi ekonomi-ekonomi negara BRICS, ada peningkatan signifikan dari tahun 1995 yang hanya 17% meningkat tajam menjadi lebih dari 30% pada 2022.
“Faktanya dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia berhasil membuka akses pasar baru ke Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan, sebuah langkah konkret yang menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi kita tidak berpangku tangan pada satu kekuatan saja,” lanjutnya.
Ke depan, Eddy meyakini masih ada peluang bagi Indonesia untuk terus memperkuat langkah dalam melakukan negoisasi dengan Amerika Serikat mengenai tarif Trump ini.
“Sebagai pimpinan MPR kami mendukung langkah diplomasi Presiden Prabowo yang saat ini masih terus berupaya memanfaatkan window of opportunity melakukan pendekatan dengan pihak US sampai dengan 1 Agustus nanti," tutupnya.