PKS Anggap Tepat Jika Prabowo Ambil Alih Kasus Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

 

 

JAKARTA, Investortrust.id -- Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, merespons soal keputusan Presiden Prabowo mengambil alih sengketa 4 pulau Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya keputusan tersebut dinilai tepat  agar polemik tersebut bisa diselesaikan secara cepat dan tepat.

 

"Kalau langkah ini diambil Presiden maka masyarakat akan dengan tenang menunggu hasil keputusan sengketa pulau tersebut di rumah dalam pekan-pekan ini," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

 

Dirinya menghargai keputusan Prabowo yang mau turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab menurutnya masalah ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena menyangkut perkara yang sensitif yang bisa berdampak pada stabilitas sosial dan politik  Karena itu ia setuju bila Presiden mengambil alih perkara ini.

 

Ia menuturkan, Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan tentu akan memutuskan perkara ini secara bijak dengan mempertimbangkan secara seksama suasana kebatinan masyarakat Aceh saat ini. Ia yakin langkah ini secara langsung bakal meredam suasana panas yang terjadi di masyarakat Aceh akhir-akhir ini.  

 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengambil alih polemik empat pulau di Aceh masuk Sumatera Utara (Sumut). Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai berkomunikasi dengan Prabowo terkait sengketa empat pulau tersebut.

 

Baca Juga

DPR Diminta Segera Bersidang Terkait Sengketa Pulau Aceh

 

Dasco menyatakan, Prabowo akan segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut.

 

"Hasil komunikasi DPR dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," kata Dasco dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025).

 

Tak hanya itu, Dasco menyatakan Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan. "Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," kata Ketua Harian Partai Gerindra itu.