SMRC Tepis Anggapan Demokrasi Hambat Pembangunan Ekonomi

JAKARTA, investortrust.id - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menepis asumsi atau anggapan yang menyebut demokrasi menghambat pembangunan ekonomi. Anggapan itu kerap dilontarkan elite politik nasional dengan menyebut pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas sosial dan politik.

"Klaim atau asumsi bahwa demokrasi bisa memperlambat pembangunan ekonomi tidak terbukti," kata peneliti SMRC Saidiman Ahmad melalui tayangan YouTube SMRC TV yang dikutip Jumat (13/6/2025). 

Baca Juga

Prabowo Terima Telepon dari Trump, Bahas Kerja Sama dan Perdamaian Global

Dikatakan, elite politik di Indonesia cenderung menganggap pembangunan ekonomi lebih penting dari demokrasi. Mereka juga cenderung melihat demokrasi bisa mengganggu pembangunan ekonomi atau setidaknya memperlambat pembangunan ekonomi.

SMRC menguji validitas asumsi itu dengan dua faktor. Pertama, dengan melihat negara-negara di dunia. Pada umumnya, negara demokratis lebih sejahtera dibandingkan negara yang tidak demokratis. 

"Tentu, ada pengecualian beberapa negara seperti Singapura atau China di dalam hal ekonomi mereka cukup kompetitif tetapi tidak demokratis. Namun, beberapa contoh itu sebetulnya hanya anomali atau pengecualian dari kecenderungan umum yang berlaku di dunia ini di mana negara-negara demokratis adalah juga negara-negara yang paling sejahtera," katanya. 

SMRC pun menguji asumsi itu dengan membandingkan pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kedua pemerintahan itu penting atau cukup valid untuk dibandingkan karena memiliki kesamaan. Kedua pemerintahan itu sama-sama berusia 10 tahun dan berkuasa di era reformasi atau setelah Presiden ke-2 Soeharto lengser. Namun, pemerintahan SBY dan Jokowi memiliki karakter atau pendekatan yang berbeda terhadap demokrasi dan pembangunan ekonomi.

Saidiman menyatakan, SBY melihat pembangunan ekonomi bisa berjalan dan seiring dengan komitmen pada demokrasi. Sementara pada masa pemerintahan Jokowi ada kecenderungan lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan mengesampingkan demokrasi.

"Sepanjang pemerintahan SBY menurut Freedom House kualitas demokrasi Indonesia cukup terjaga. Lembaga ini bahkan memasukkan Indonesia dalam kategori fully free. Ini kontras dengan masa pemerintahan Joko Widodo yang didominasi oleh skor demokrasi yang relatif rendah dan masuk kategori partly free atau bebas sebagian," katanya. 

SMRC menyebut masyarakat yang mengaku selalu atau sering takut berbicara politik paling tinggi hanya 24% pada awal pemerintahan SBY pada 2024. Angka itu terus turun hingga 18% pada Juli 2014 atau di akhir pemerintahan SBY.

Namun, angka itu melonjak hingga 43% di awal pemerintahan Jokowi pada 2019. Bahkan, angka itu terus naik hingga mencapai 51% di akhir periode kedua pemerintahan Jokowi atau Oktober 2024.

"Ini juga sekaligus untuk pertama kalinya kita melihat angka yang menyatakan masyarakat selalu atau sering takut bicara politik lebih banyak dibanding yang menyatakan jarang atau tidak pernah," ungkapnya. 

SMRC pun membandingkan capaian kedua pemerintahan di bidang ekonomi. Berdasarkan data yang ada, Saidiman mengatakan, rata-rata pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan SBY dari 2005 sampai 2014 angkanya mencapai 5,75%. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi dari 2015 ke 2024 sebesar 4,22%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi era Jokowi menjadi 5,07% jika data dua tahun masa pandemi Covid-19 tidak turut dihitung. 

"Kalau kita keluarkan data pertumbuhan ekonomi di dua tahun ketika pandemi itu terjadi growth rata-rata di masa pemerintahan Jokowi menjadi 5,07% tetap di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi SBY dan jangan lupa bahwa di masa SBY juga ada krisis finansial tahun 2008 yang menurunkan pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya," paparnya. 

Hal serupa dengan juga terjadi pada tingkat kemiskinan. Selama 10 tahun memimpin, SBY menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 5,01% dari sebelumnya 15,97% menjadi 10,6 di akhir pemerintahannya. Sementara di era Jokowi, tingkat kemiskinan juga turun sebesar 2,65% dari 11,22% di awal pemerintahannya menjadi 8,57% di akhir pemerintahannya 

"Angka ini hanya separuh dari yang pernah dicapai oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Indikator lain seperti pengangguran juga menunjukkan data yang kurang lebih sama," katanya. 

Meski demikian, Jokowi berhasil menjaga inflasi dengan rata-rata 3,4%, sementara pada masa pemerintahan SBY rata-rata inflasi 7,3%.

Baca Juga

Airlangga Ungkap Hasil Perundingan Tarif Resiprokal Tinggal Tunggu Pembicaraan Prabowo dan Trump

Dikatakan, pemerintahan Prabowo memiliki target pembangunan ekonomi yang sangat ambisius, yakni pertumbuhan ekonomi mencapai 8% per tahun. Prabowo dan kabinetnya memiliki kemewahan untuk melihat dua kasus pembangunan yang ditunjukkan pemerintahan SBY dan Jokowi. Menurutnya, dengan memberi ruang yang relatif luas pada kebebasan politik dan sipil, nyatanya tidak membuat pembangunan ekonomi di masa SBEmY terbengkalai.

"Sebaliknya, dengan meminggirkan demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia, pembangunan ekonomi di masa Jokowi ternyata tidak lebih baik seperti yang ditunjukkan dalam indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Satu-satunya indikator makro yang cenderung lebih baik di masa Jokowi dibanding masa SBY hanya stabilitas inflasi," paparnya.