Soal Menteri PDIP Ikuti Jejak Mahfud, Hasto: Kita Cermati Dinamika
JAKARTA, investortrust.id - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto merespons isu yang menyebut para menteri PDIP akan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu itu mencuat lantaran cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang diusung PDIP telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam).
Hasto menyatakan, pihaknya akan mencermati dinamika politik yang ada menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.
"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto dalam di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Baca Juga
Bendera PDIP Diturunkan Saat Kunker Jokowi, Hasto: Kami Tunggu Respons Presiden
Hasto menyinggung soal langkah pemerintah yang belakangan masif membagikan bantuan sosial belakangan ini. Hasto menyebut, pembagian bantuan sosial saat ini tak menggunakan data penerima manfaat di Kementerian Sosial (Kemensos) yang dipimpin oleh Tri Rismaharini. Hasto juga mengingatkan, orang miskin yang membutuhkan bantuan tersebesar di berbagai daerah Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Lampung.
"Ketika data-data itu tidak dipakai, untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, bahkan yang begitu menyedihkan pernyataan dari bapak Akbar Faisal, bagaimana total dana untuk bansos itu jauh melampaui anggaran untuk Covid-19. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan," katanya.
PDIP, kata Hasto, selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Menurutnya, PDIP selalu melalukan kalkulasi yang matang apalagi di tengah situasi krisis global yang terjadi saat ini. Termasuk terkait isu mundurnya para menteri PDIP dari kabinet Jokowi.
"Ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang, mundur gampang, tetapi pertimbangan yang mendalam seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam," ujarnya.
"Maka kami hormati dan masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan pemilu di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini seharusnya benar-benar netral dalam memastikan suara rakyat adalah suara Tuhan," kata Hasto menambahkan.
Dalam kesempatan ini, Hasto mengapresiasi keputusan Mahfud MD mengundurkan diri sebagai menko polhukam. Hasto berharap langkah Mahfud diikuti capres nomor urut dua, Prabowo Subianto yang menjabat sebagai menteri pertahanan (menhan).
“Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud MD,” kata Hasto.
Baca Juga
“Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur, red),” sambungnya.
Meski begitu, Hasto tak yakin Prabowo bisa mengikuti jejak Mahfud. Hal ini mengingat, anggaran di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sangat besar.
“Ya, meskipun anggaran di sana besar sekali, sehingga rasamya kalau mundur dengan anggaran sebesar itu sayang, tetapi ini merupakan sikap yang gentleman,” tegasnya.