Pemerintah Abaikan Kebudayaan, Jangan Heran KKN Marak

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah dinilai belum serius memberikan perhatian kepada sektor kebudayaan bahkan cenderung mengabaikan. Pemerintah Indonesia dari masa ke masa tidak menempatkan kebudayaan sebagai salah satu isu prioritas dalam pembangunan nasional.

"Contoh konkretnya di masa Orde Lama, pemerintah selalu fokus pada stabilitas politik. Di masa Orde Baru, pemerintah selalu fokus pada stabilitas ekonomi. Di masa Reformasi pemerintah terlihat fokus pada stabilitas politik dan ekonomi, namun tidak pernah berbicara tentang stabilitas budaya," kata Panji Gozali, pemerhati budaya yang sekaligus seniman di Jakarta, Sabtu (03/02/2024).

Panji menilai, ujung dari maraknya praktik KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) kebijakan pajak hiburan/kesenian yang tidak setara adalah kemerosotan moral yang berakar dari minimnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan.

Panji juga menyebut banyak Kongres Kebudayaan, Musyawarah Nasional, Seminar Nasional dan kegiatan serupa lainnya dengan embel-embel 'kebudayaan' tapi hasilnya berujung pada sekadar dokumentasi belaka tanpa ada praktik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal itu merupakan adalah bukti belum optimalnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah dalam konteks kebudayaan.

Menurut Panji, Indonesia dapat melihat konteks implementasi pembangunan kebudayaan yang ada di negara lain. "Banyak negara—di Asia kita bisa ambil contoh Jepang dan Korea Selatan—yang cukup sukses melakukan pembangunan di bidang kebudayaan," sebutnya.

Namun ia berujar, keberhasilan mereka (negara-negara seperti Jepang) pada pembangunan di bidang kebudayaan tidak disebabkan oleh kebijakan pemerintahnya saja. "Ada ekosistem kebudayaan yang sudah mapan terbangun lebih dahulu sehingga akar-akar pembangunannya tampak pada kebutuhan budaya masyarakat," terangnya.

Panji menambahkan, bila akar-akar kebudayaannya sudah kuat, sebuah bangsa tidak akan mengalami kesulitan yang signifikan dalam konteks pembangunan apa pun.