Debat Keempat Bahas Lingkungan dan Energi, Mampukah Gibran Imbangi 2 Seniornya?
JAKARTA, investortrust.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024) mendatang. Debat ini akan kembali mempertemukan ketiga cawapres.
Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan membahas mengenai pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
KPU belum mengumumkan lokasi, moderator, dan tim panelis debat keempat ini. Meski demikian, debat kedua cawapres itu tetap patut ditunggu. Hal ini salah satunya karena Gibran akan kembali menghadapi dua pesaingnya yang lebih senior secara usia. Apalagi, debat keempat Pilpres 2024 akan membahas tema yang menarik untuk disimak, terutama terkait SDA dan transisi energi.
Baca Juga
Berikut Jadwal dan Tema Debat Keempat dan Kelima Pilpres 2024
Dalam debat pertama cawapres yang digelar di 22 Desember 2023 lalu, Gibran terbilang sukses menjawab keraguan publik mengenai kemampuannya berdebat dan penguasaan masalah terkait ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi dan pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan masalah perkotaan. Bahkan, dalam debat yang digelar di JCC, Jakarta itu, Gibran sempat membuat lawan tak berkutik.
Salah satunya saat mendapat kesempatan bertanya kepada Cak Imin. Saat itu, Gibran bertanya mengenai upaya Cak Imin untuk meningkatkan peringkat Indonesia di State of Global Islamic Economic (SGIE).
"Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?" tanya Gibran saat itu.
"Terus terang SGIE saya enggak paham," jawab Cak Imin.
Moderator Alfito Deannova sempat memberikan kesempatan kepada Cak Imin untuk menjawab. Dikatakan, Cak Imin akan melewatkan kesempatan jika tidak menjawab pertanyaan tersebut.
"Tidak apa-apa, karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE," kata Cak Imin.
Merespons hal itu, Gibran menjelaskan, Indonesia sedang fokus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Dikatakan, SGIE adalah State of Global Islamic Economic.
Baca Juga
Cak Imin Tak Paham Istilah SGIE, Begini Respons Anies Baswedan
"Ya, mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus," katanya.
Setelah mengetahui maksud SGIE, Cak Imin mengatakan, pertanyaan itu penting mengingat Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Cak Imin mengungkapkan, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mendongkrak posisi Indonesia dalam SGIE.
“SGIE. Yang pertama yang harus disiapkan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah, bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita,” kata Cak Imin.
Menurut Cak Imin, Indonesia punya potensi besar di bidang ekonomi syariah. Utamanya karena Indonesia adalah negara dengan populasi umat Islam terbanyak di dunia.
Momen menarik lainnya terjadi saat Gibran bertanya kepada Mahfud mengenai regulasi carbon capture storage atau penangkapan dan penyimpanan karbon.
“Ini karena Prof Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage,” tanyanya.
Menjawab pertanyaan Gibran, Mahfud mengatakan, ahli regulasi tidak harus spesifik satu persatu. Menurut Mahfud, untuk membuat regulasi yang pertama dilakukan adalah naskah akademik dengan mempertimbangkan peluang, dan kapasitas lembaga dan lainnya.
"Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang karbon dan sebagainya. Bukan hanya karbon. Jadi itu yang akan kita lakukan, tetapi sebenarnya yang terpenting itu bagi saya apa pun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan," kata Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud menyebut Gibran mungkin belum mengetahui sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD. Menurutnya, SIPD dapat mengawasi pembangunan mulai dari perencanaan, pelansakaan, hingga evaluasi.
"Itu saya kira pedoman utamanya," katanya.
Menanggapi jawaban Mahfud, Gibran menyatakan sudah tentu mengetahui SIPD karena jabatannya sebagai wali kota Solo. Namun, kata Gibran, Mahfud tidak menjawab pertanyaannya mengenai carbon capture and storage.
"Kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit, tetapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Enggak perlu ngambang ke mana-mana Pak," katanya.
Menjawab pertanyaan Gibran, Mahfud meyakini GIbran tidak akan mengetahui bagaimana membuat aturan tentang antariksa nasional.
"Jawab sekarang coba, pasti enggak tahu. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat? Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam perpres itu disebutkan, buat naskah akademik. Naskah akademik itu nanti dinilai bersama, lalu dibahas gitu ramai-ramai," katanya.
Menurut Mahfud, naskah akademik yang akan menentukan prosedur dan materi regulasi yang akan disusun.
"Apakah ini sudah ada yang cuma namanya berbeda atau tidak? Nah itu semua. Kalau Anda tanya, gimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang. Sesederhana itu saja kalau Anda ditanyakan hal baru. Jadi buat naskah akademik, kita diskusikan. Nah itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum," katanya.
Penggunaan singkatan dan istilah asing yang dilakukan Gibran dalam debat tersebut sempat menjadi polemik. KPU kemudian memutuskan moderator untuk meluruskan singkatan dan istilah asing jika kembali muncul di debat berikutnya.
Gibran sendiri telah menyatakan akan mematuhi aturan yang ditetapkan KPU. Gibran mengaku tidak akan menggunakan singkatan dan istilah asing di debat kedua cawapres nanti.
“Enggak (pakai singkatan). Makasih ya,” kata Gibran di Balai Kota Solo, Kamis (11/1/2024).