Ganjar-Mahfud Harap Konflik Wadas Dibahas di Debat Keempat Pilpres 2024
JAKARTA, investortrust.id - Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berharap konflik Wadas menjadi bahasan dalam debat keempat Pilpres 2024 atau debat kedua cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024). Diketahui, debat yang kembali mempertemukan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD malam ini akan membahas pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
“Sebaiknya dibahas. Ini akan jadi ajang klarifikasi,” kata Ganjar dikutip dari Antara.
Konflik Wadas yang merupakan ekses dari pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sering dikaitkan dengan Ganjar selaku gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023. Ganjar mengaku sering menjadi kambing hitam dalam kasus ini.
Baca Juga
Survei Charta Politika: Ganjar-Mahfud Berpeluang ke Putaran Kedua
Padahal, sambung dia, program pembangunan Bendungan Bener yang memerlukan pasokan material dari penambangan batu di Wadas bukan program Pemprov Jawa Tengah.
"Proyek yang menjadi akar persoalan merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo,” tegasnya.
Bendungan Bener merupakan satu dari 48 proyek bendungan dalam daftar 201 PSN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020. Ganjar memastikan konflik terkait penambangan batu andesit di Wadas untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sudah tuntas.
"Saya selesaikan meskipun itu bukan program Pemprov. Karena kami dilatih bertanggung jawab. Dan selesai. Insya Allah selesai," ujar Ganjar.
Ganjar menyatakan, penuntasan kasus Wadas mengedepankan dialog dengan warga. Menurutnya, dialog dengan seluruh pihak merupakan sesuatu yang penting untuk menyelesaikan persoalan.
Selama proses tersebut, Ganjar yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur mendatangi warga Desa Wadas. Dia juga memohon maaf kepada warga dan mengajak mereka mencari penyelesaian yang mengedepankan musyawarah mufakat.
"Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya. Nanti panjenengan (Anda) yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, untuk beli tanah atau rumah pengganti," ucap Ganjar.
Selain dialog dan memastikan ganti rugi diterima, Ganjar menyerahkan bantuan rumah sehat layak huni bagi warga terdampak. Diserahkan juga sejumlah bantuan lain, seperti 18 titik WiFi, jaringan listrik gratis, sarana dan prasarana olahraga, drainase, dan sembako.
Sementara itu, Mahfud menegaskan tidak ada pelanggaran HAM dalam penanganan konflik Wadas. Hal itu berdasarkan laporan Komnas HAM.
“Laporan Komnas HAM yang resmi, tertulis, dan diumumkan ke publik dengan tegas menyebutkan Wadas itu tidak ada pelanggaran HAM,” kata Mahfud.
Menko Polhukam ini mengatakan, Komnas HAM telah menyatakan seluruh prosedur terkait proyek di Wadas telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Kalau tidak percaya, tanya saja ke Komnas HAM,” imbuhnya.
Saat kasus tersebut mencuat, Mahfud sebagai menko polhukam mengaku langsung mendorong penyelidikan lebih lanjut dilakukan, termasuk meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan juga.
“Silakan saja kalau mau dibahas dalam debat nanti. Memang kenapa kalau mau ditanya? Bagus juga,” kata Mahfud.
Terdapat 56 warga pemilik 113 bidang lahan terdampak proyek penambangan batu andesit tersebut di Sanggar Anak Merdeka di Dusun Randuparan yang mendapat ganti rugi. Ganti rugi ini berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Kamis (31/8/2023).
Baca Juga
Survei Charta Politika: Prabowo Gibran Teratas, Ganjar-Mahfud Bersaing dengan Anies-Cak Imin
Penyerahan ganti rugi dilakukan secara tertutup serta dihadiri warga pemilik lahan, petugas BPN, dan pegawai bank yang hadir di lokasi. Lahan terdampak penambangan batu andesit di Desa Wadas mencakup 617 bidang lahan. Namun, 56 pemilik 113 bidang lahan sempat menolak pembebasannya.
Bendungan Bener merupakan PSN dengan total biaya pembangunan senilai Rp 2,06 triliun dengan skema pendanaan memakai APBN.
Selain konflik Wadas, Ganjar memperkirakan topik lain yang mungkin muncul dalam debat keempat Pilpres 2024 adalah proyek pembangunan pabrik semen di Rembang yang juga PSN. Persoalan ini pun menurut Ganjar sudah tuntas.
Ganjar mengaku bersyukur bahwa persoalan terkait dua PSN itu tuntas selama masa jabatannya sebagai gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Ganjar pun mengingatkan ada sejumlah kebijakan yang dibuat dalam dua periode kepemimpinannya di Jawa Tengah yang pro-lingkungan, sekalipun jarang sekali diekspose.