100 Hari Kabinet Prabowo, Pemerintah Cegah Penyelundupan Barang Ilegal Senilai Rp 3,7 Triliun
JAKARTA, investortrust.id - Program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang disusun untuk kesejahteraan masyarakat terus dikebut dan dioptimalkan dalam 100 hari masa Kabinet Merah Putih. Beberapa di antaranya, makan bergizi gratis, penurunan biaya haji, diskon tarif listrik, dan pemberantasan penyelundupan untuk memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri
Untuk mencegah masuknya impor ilegal yang merusak industri dalam negeri, pemerintah melalui sinergi berbagai instansi terus bekerja keras. Pemerintah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal senilai Rp 3,7 triliun sejak kabinet Presiden Prabowo Subianto terbentuk pada 21 Oktober 2024. Prestasi ini membuktikan komitmen Prabowo dalam menjaga kedaulatan ekonomi, melindungi masyarakat dari dampak negatif barang ilegal, serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.
Baca Juga
Barang-barang yang berhasil disita mencakup berbagai jenis, seperti rokok ilegal, barang elektronik, kosmetik, benih lobster, minuman keras, dan komoditas lainnya. Penindakan dilakukan melalui operasi terpadu dalam Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kemenko Polkam bersama Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Bakamla, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Kemendag, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Badan Karantina Indonesia, dan dukungan masyarakat.
“Upaya ini merupakan hasil kerja keras bersama dari seluruh pihak yang terlibat, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat yang berperan aktif melaporkan kegiatan mencurigakan. Pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan agar tidak ada celah bagi para pelaku penyelundupan,” kata Menko Polkam, Budi Gunawan dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).
Selain mengamankan barang bukti, operasi ini juga membongkar jaringan penyelundupan skala besar yang melibatkan sindikat internasional. Sebanyak 552 orang yang terlibat telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Pemerintah juga terus memperkuat kerja sama dengan negara tetangga dalam rangka memberantas penyelundupan lintas batas, termasuk melalui peningkatan kapasitas teknologi pemantauan di perbatasan dan pelabuhan.
Penyelundupan barang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga berdampak pada kelangsungan industri dalam negeri, kesehatan masyarakat, dan ekosistem laut, terutama dalam kasus penyelundupan benih lobster.
Baca Juga
Masyarakat juga diimbau untuk turut mendukung upaya pencegahan penyelundupan dengan tidak membeli barang-barang ilegal. Selain berkontribusi pada kerugian negara, konsumsi barang ilegal juga dapat membahayakan kesehatan dan keamanan pengguna.
Dengan keberhasilan ini, pemerintah optimistis dapat terus memperkuat pengawasan terhadap arus barang ilegal di masa mendatang. Sinergi antarinstansi, penerapan teknologi canggih, serta kesadaran masyarakat diharapkan dapat semakin mempersempit ruang gerak bagi pelaku penyelundupan, sehingga mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.