JK Dorong Jemaah Ikut Awasi Penyelenggaraan Haji 2025
JAKARTA, Investortrust.id - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK mendukung rencana pemerintah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penyelenggaraan haji. Bahkan, JK mendorong masyarakat, termasuk jemaah untuk ikut aktif mengawasi penyelengaraan ibadah haji.
Hal itu disampaikan JK seusai menghadiri acara dies natalis ke-27 Universitas Paramadina di Jakarta, Jumat (10/1/2025).
"(Rencana pengawasan KPK) Sudah baik. Sebenarnya, banyak (pengawas) dari DPR dan masyarakat, bahkan jemaahnya sendiri kan bisa," kata JK.
Baca Juga
Menurut politisi senior itu, jemaah merupakan pengawas lapangan yang paling bisa merasakan langsung penyelenggaraan haji nantinya.
"Karena yang merasakan sendiri pasti jemaah. Jadi saya rasa mereka harus lebih aktif," ungkapnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta KPK mendampingi pemerintah dalan mengawasi pelaksanaan haji yang 1446 H/2025 M. Prabowo tidak ingin ada penyimpangan seperti yang diduga terjadi pada penyelenggaraan haji 2024 lalu.
Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI juga telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut diputuskan dalam rapat kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp 89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67.
"Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp 93.410.286,00," kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dikutip dalam keterangan tertulis.
Baca Juga
Indonesia diketahui mendapatkan 221.000 kuota haji di tahun 2025. Jumlah tersebut terdiri dari jemaah reguler murni sebesar 201.063, 1.572 petugas haji daerah, 685 pembimbing KBIHU, dan 17.680 jemaah haji khusus. (C-13)