PBNU Berminat Beli 100 Ha di IKN, PUPR: Persilakan Pilih!
JAKARTA, investortrust.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan kesiapan untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). PBNU berminat untuk membeli lahan seluas 100 hektare (ha).
Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja mengatakan, PBNU bisa memilih lahan yang mau digunakan di IKN. “PBNU bisa memilih di mana, kalau memang sesuai, ada beberapa opsi lahan yang bisa dipilih,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2024).
Baca Juga
Realisasi Anggaran IKN per Agustus 2024 Tembus Rp 41,41 Triliun, Berikut Daftar Proyeknya
Dia menambahkan, pemerintah sejatinya memiliki rencana detail tata ruang di IKN yang diturunkan menjadi urban design guidelines (UDG). UDG berfungsi menjadi peta jalan sekaligus acuan bagi seluruh investor yang ingin menanamkan modal di IKN.
Oleh sebab itu, ia menjelaskan, keinginan PBNU untuk membangun fasilitas organisasi, pendidikan, hingga Kesehatan, bisa terakomodir dengan mengikuti UGD berlaku. “Kalau ingin membangun sarana pendidikan, olahraga, PBNU bisa melihat UGD IKN. Oleh karena itu, kita harus melihat utuh konteksnya,” imbuh Endra.
Terkait kesiapan lahan yang diminta PBNU, dia mengatakan, IKN memiliki sebanyak 56.000 hektare lahan yang bisa digunakan investor. “Kalau dari ketersediaan, tanahnya ada,” jelasnya.
Baca Juga
Indonesia Bidik Kesepakatan Bisnis Rp 56 Triliun dari IAF Ke-2
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan, PBNU bakal ikut berinvestasi membangun IKN. Pihaknya berencana mengumpulkan modal Rp 2-3 triliun untuk merealisasikan rencana tersebut.
“Yang kami punya sekarang adalah gagasan konsolidasi kapital untuk investasi tersebut. Nilainya masih dihitung, mungkin butuh sekitar Rp 2-3 triliun,” beber Yahya usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).
Selain itu, Yahya menyampaikan kepada Jokowi bahwa NU berniat untuk membeli lahan seluas 100 ha di IKN. Pihaknya meminta restu Jokowi untuk pembelian lahan tersebut.
