BPS: Indeks Perilaku Anti-Korupsi Indonesia Meleset dari RPJMN 2024

JAKARTA, investortrust.id - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut indeks perilaku anti-korupsi Indonesia (IPAK) tercatat 3,85 poin pada 2024. Raihan ini berada di bawah RPJMN 2024 yang ditetapkan sebesar 4,14 poin. 

“Penurunan IPAK tentunya merupakan indikasi bahwa masyarakat lebih permisif terhadap perilaku korupsi. IPAK menjadi salah satu indikator dalam RPJMN,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, di kantornya, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Baca Juga

KPK Kolaborasi dengan Kemendagri dan BPKP untuk Cegah Korupsi di Daerah

Amalia mengatakan IPAK diukur untuk mencerminkan perilaku antikorupsi di masyarakat menggunakan skala 0-5. Terdapat dua dimensi yang digunakan untuk memperhitungkan IPAK, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman.

Amalia mengatakan dua dimensi ini mengalami penurunan. Indeks dimensi persepsi tercatat sebesar 3,76 poin. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,06 poin dibandingkan 2023.

“Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit masyarakat yang menganggap kebiasaan perilaku korupsi sesuatu yang tidak wajar,” kata dia.

Amalia mengatakan penurunan pada dimensi persepsi terjadi di tiga subdimensi di antaranya subdimensi keluarga, komunitas, publik. Dia mengatakan persepsi keluarga mengalami penurunan 0,13 poin, persepsi komunitas 0,05 poin, dan persepsi publik turun 0,12 poin.

Dimensi persepsi ini mengukur perilaku dan akar korupsi dari pendapatan atau penilaian masyarakat terhadap tiga lingkup. Pertama, lingkup keluarga dari perilaku anggota keluarga. Kedua, lingkup komunitas tempat tinggal dan lingkup jejaring RT, RW, desa, dan kelurahan. Ketiga, lingkup publik seperti penerimaan pegawai, penerimaan sekolah atau universitas hingga pemilu.  

Sementara itu, dimensi pengalaman tercatat sebesar 3,89 poin atau turun sejak 2022. Raihan ini mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan 2023.

“Ini menunjukkan masyarakat yang mengalami pengalaman terkait petty corruption relatif lebih banyak,” ujar dia.

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Pemerintahannya Tidak Kompromi dengan Korupsi 

Pada dimensi ini, penurunan dipengaruhi menurunnya dua subdimensi penyusunan, yaitu pengalaman publik sebesar 0,04 poin dan pengalaman lainnya turun 0,17 poin.

Dimensi pengalaman terbentuk, kata Amalia, dari pengalaman masyarakat mengakses layanan publik dan pengalaman lainnya. Dari pengalaman publik persentase masyarakat yang membayar sesuai ketentuan ketika mengakses layanan publik menurun 0,84%. Sementara, persentase masyarakat yang pernah ditawari uang atau barang, atau fasilitas untuk memilih kandidat tertentu dalam pilkades, pilkada, atau pemilu meningkat 40,60%.

IPAK merupakan hasil survei atas 11.000 rumah tangga ini juga menyampaikan perkembangan dari dimensi pengalaman. Ini mengukur pengalaman masyarakat ketika mengakses atau berurusan dengan layanan publik dan pengalaman koruptif lainnya dalam satu tahun terakhir.