Tiga Pekan Usai Serangan Siber PDNS 2, Pemerintah Berhasil Pulihkan 30 Layanan Publik
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah mengungkap telah berhasil memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tiga pekan lalu.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan, pemulihan layanan dilakukan dengan memamfaatkan kunci enkripsi atau dekripsi (decrypt). Seperti diketahui kelompok peretas Brain Cipher telah memberikan kunci tersebut ke pemerintah pada Rabu (3/7/2024) lalu secara cuma-cuma.
“Hingga Selasa, 9 Juli 2024, Pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 kementerian/lembaga/(
Baca Juga
Usai Pusat Data Nasional Diserang Siber, Menkeu Ungkap Belanja Data Center Kominfo Rp 700 Miliar!
Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah pengguna (tenant) PDNS 2, terdapat 167 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak.
“(Pemulihan) masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” tuturnya.
Menurut mantan Panglima TNi itu, percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan pencadangan (backup) data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam, Kepulauan Riau dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya, Jawa Timur.
“Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) uga mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak, dan kini secara gradual kita atasi dengan hati-hati,” tegasnya.
Baca Juga
Kunci Enkripsi PDNS 2 Sudah Diberikan Peretas, Kemenkominfo: Berhasil Digunakan
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Ismail menjelaskan pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk pemulihan layanan publik di PDNS 2.
“Untuk jangka pendek sebagai langkah emergency recovery yang berlangsung selama Juli-Agustus 2024. Pemulihan ditaregetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi menjadi salah satu bagian dari pemulihan darurat ini,” jelasnya.
Menurut Ismail, dalam strategi jangka pendek ini proses forensik juga berjalan dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Polri. Selanjutnya untuk jangka menengah, pemerintah menargetkan untuk melakukan redeploy tenant, melakukan perbaikan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan berlangsung pada Agustus hingga September 2024.
“Terakhir, untuk strategi jangka panjang atau normalisasi, pemerintah melakukan audit keamanan pada PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen dan dijadwalkan berlangsung hingga September 2024. Dan selanjutnya setelah itu, diharapkan implementasi audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu November 2024,” paparnya.