Berapa Layanan Publik di PDNS 2 yang Pulih? Ini Perkembangan Terbarunya
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah mengeklaim layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 sudah sepenuhnya pulih per Senin (1/7/2024) lalu. Namun, pemerintah juga diketahui masih berkutat dengan kunci enkripsi atau dekriptor yang diberikan oleh kelompok peretas untuk menyelamatkan data di pusat data tersebut.
Seperti diketahui, Brain Cipher memutuskan untuk memberikan akses data pemerintah di PDNS 2 secara cuma-cuma pada Rabu (3/7/2024). Pemerintah Indonesia akan mendapatkan kembali akses data tersebut tanpa perlu membayar uang tebusan US$ 8 juta atau Rp 131,1 miliar (kurs Rp 16.396/US$) yang diminta sebelumnya.
Lantas, bagaimana sebenarnya perkembangan pemulihan layanan publik yang terdampak serangan tersebut? Apakah memang benar layanan publik dari 282 instansi pemerintah pengguna (tenant) PDNS 2 sudah pulih sepenuhnya?
Baca Juga
Brain Cipher Rilis Pernyataan Soal PDNS, Minta Semuanya Move On
Berdasarkan informasi dari sumber internal pemerintah yang didapatkan oleh Investortrust, per Selasa (9/7/2024) sudah ada 29 layanan publik berhasil dipulihkan setelah serangan ransomware ke PDNS 2. Semuanya berasal dari instansi pemerintah yang sudah melakukan pencadangan (backup) data.
Kemudian, pemerintah juga mengupayakan pemulihan 10 layanan publik terdampak serangan tersebut menggunakan dekriptor yang diberikan oleh Brain Cipher.
Adapun, informasi sebelumnya yang disampaikan oleh pemerintah adalah enam layanan publik terdampak serangan ransomware terhadap PDNS 2 sudah dipulihkan pada Rabu (26/6/2024).
Layanan tersebut meliputi layanan keimigrasian dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sistem Informasi Kinerja Penyedia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIKaP LKPP), Sistem Perizinan Event Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marinves). Kemudian SiHalal Kementerian Agama (Kemenag) dan ASNDIGITAL Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur.
Baca Juga
Apa Kabar Dekriptor PDNS 2 yang Diberikan Peretas? Begini Kata Kemenkominfo
Terkait informasi mengenai perkembangan pemulihan layanan publik terdampak serangan ransomware terhadap PDNS 2, Plt Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Ismail mengatakan akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto.
“Data ini akan terus kita update, dan sebenarnya sudah diputuskan komunikasi publik terhadap proses perbaikan dan langkah-langkah akan disampaikan dan dikoordinasikan oleh Bapak Menkopolhukam,” katanya dalam sebuah diskusi bertajuk “Insiden Keamanan Siber Pusat Data Nasional” di Mercure Hotel TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).
Ismail mengungkapkan bahwa pemerintah menerapkan tiga zona untuk pemulihan data pada layanan-layanan publik terdampak serangan ransomware terhadap PDNS 2. Tiga zona itu adalah zona merah, zona biru, dan zona hijau yang masing-masing memiliki penanganan data yang berbeda-beda.
“Kami anggap kejadian kemarin itu ada di zona merah, dan itu ada di dalam proses quarantine, kemudian kita pindahkan ke zona biru, sebelum nantinya bisa go-live (data diunggah ke pusat data lainnya) ke zona hijau," paparnya.
Sudah Pulih Sejak 1 Juli 2024
Sebelumnya, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa seluruh layanan publik yang terdampak serangan ransomware terhadap PDNS 2 sudah berjalan normal.
Baca Juga
Diserang 2 Ransomware, Pemulihan PDNS 2 Butuh Waktu Berbulan-bulan
"Untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital, per 1 Juli 2024 kemarin sudah berjalan normal. Layanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, walaupun kita terus meningkatkan kemampuan," ujar Hadi di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).
Sayangnya, Hadi tak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pulihnya layanan publik yang terdampak serangan ransomware ke PDNS 2. Dia hanya menegaskan bahwa kemampuan pusat data pengganti PDNS 2 akan terus ditingkatkan, terutama untuk sistem keamanannya.
"Pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan backup (pencadangan) data berganda, backup berlapis, dengan pengamanan yang baik,"