Akademisi Paramadina Soroti Lemahnya Peran Sipil dalam Demokrasi RI
JAKARTA, investortrust.id - Akademisi yang juga Dosen Universitas Paramadina, Sunaryo, menyoroti lemahnya peran sipil dalam iklim demokrasi Indonesia. Peran kelompok sipil yang lemah tercermin dalam kontestasi Pemilu 2024.
Menurut Sunaryo, saat ini iklim demokrasi Indonesia tengah mengalami kemunduran, meski telah menjalankan sistem politik terbuka. Sistem yang dijalankan belum mampu melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang mengedepankan prinsip meritokrasi.
Baca Juga
"Sistem ini diokupasi oleh para kaum pemodal yang bisa membeli suara," kata Sunaryo dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Dia mengungkapkan, kelompok sipil atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) --populer dengan sebutan non-government organization (NGO)-- mengalami kemunduran peran. Hal itu berkaitan dengan intervensi pemerintah dalam upaya masing-masing NGO melakukan penggalangan dana (fundrising).
"Sehingga di sini NGO lebih mirip sebagai event organizer (EO) proyek-proyek pemerintahan," tandas dia.
Sunaryo menyayangkan situasi demikian karenakekuatan kelompok sipil seharusnya sangat berperan dalam penguatan tata kelola pemerintahan. Kekecawaan yang sama dialamatkan kepada kelompok organisasi masyarakat (ormas) Islam.
Dalam merespons situasi demokrasi dan perpolitikan akhir-akhir ini, kata Sunaryo, sikap serta perilaku masyarakat sipil muslim dengan ormas Islam juga mengalami degradasi. Ormas Islam cenderung menjadi alat stempel dan tidak peduli terhadap keadaan yang terjadi.
Ia memaparkan, peran ormas Islam tidak cukup mampu menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Ormas Islam semestinya memosisikan diri sebagai masyarakat sipil yang menjaga prinsip kelayakan (reasonableness) dalam demokrasi.
Baca Juga
Dialog Demokrasi The Habibie Center: Pemilu 2029 Sudah Harus Digital
“Kegagalan ini bukan sepenuhnya kesalahan organisasi sipil Islam. Masalah utamanya adalah karena negara tidak memiliki komitmen kuat membangun sistem kehidupan yang demokratis,” paparnya.
Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Paramadina itu menambahkan, ketidakhadiran peran kelompok sipil, seperti NGO hingga ormas Islam membuat iklim demokrasi Indonesia cenderung bergerak ke arah politik transaksional. Padahal, sepatutnya hal demikian tidak terjadi di era reformasi.
“Negara juga secara sengaja memapankan relasi patron-client dalam masyarakat sehingga proses emansipasi tidak berjalan," tandas Sunaryo.