Sekjen Gerindra Sebut Transisi Pemerintahan Saat Ini Lebih Baik dari Sebelumnya
JAKARTA, investortrust.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin sangat transparan serta terbuka pula untuk bertukar pikiran dengan presiden terpilih Prabowo Subianto dan tim gugus tugas sinkronisasi.
Bahkan, Muzani menyebut, transisi pemerintahan saat ini lebih baik dibanding transisi periode sebelumnya.
“Ini adalah transisi pemerintahan yang menurut saya paling baik, (di tahun) 2024 bila dibandingkan dengan transisi (periode) sebelumnya,” kata Ahmad Muzani saat ditemui di sela-sela seminar nasional dengan tema “Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045” di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Baca Juga
Sri Mulyani dan Tim Prabowo Komitmen Defisit APBN 2025 di Bawah 3%
Menurutnya, keterbukaan pemerintahan Jokowi merupakan contoh yang baik. Hal ini karena pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan pemerintahan Jokowi. Prabowo-Gibran akan menghadapi persoalan maupun potensi-potensi yang ada, termasuk tata kelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 untuk mewujudkan program-program prioritas.
Sebagai gambaran, salah satu program prioritas yang dicanangkan Prabowo-Gibran adalah program makan bergizi gratis yang telah dialokasikan dalam APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun.
Banggar DPR Respons Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis
Badan Anggaran (Banggar) DPR memberikan respons positif dengan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis di APBN 2025. Anggota Banggar DPR Andi Akmal Pasluddin mengatakan, program Prabowo tersebut perlu untuk didukung.
“Saya rasa itu program presiden terpilih, perlu kita dukung,” kata Andi saat ditemui seusai rapat pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Meski demikian, anggota DPR dari Fraksi PKS itu meminta pemerintah untuk menindaklanjuti keputusan tersebut dengan memberikan penjelasan lebih lanjut soal implementasi program makan bergizi gratis. Termasuk soal alokasi distribusi produk pangan.
“Mungkin nanti harus lebih detail lagi, makanan bergizi seperti apa, alokasinya bagaimana, cangkupannya seperti di Indonesia timur bagaimana, Indonesia tengah dan seterusnya,” ungkap dia.
Anggota Komisi IV DPR itu pun berharap implementasi program makan bergizi gratis dapat berkontribusi terhadap penyerapan produk pangan lokal. Lebih jauh, ia berharap program makan bergizi gratis juga dapat memperkuat ekosistem pangan lokal, termasuk soal penetapan off-taker penentu acuan harga hingga alokasi distribusi produk pertanian dan peternakan.
“Misalnya telur di mana selama ini peternak mengeluhkan tidak ada pembeli, dengan program makan bergizi gratis telur akan menjadi salah satu bagian,” tutur dia.
Baca Juga
Respons Banggar soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makanan bergizi gratis telah masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2025. Ia mengungkapkan, nilai anggaran makan bergizi gratis yang dialokasikan di RAPBN 2025 mencapai Rp 71 triliun.
“Program (makan) bergizi gratis sudah dialokasikan di dalam RAPBN 2025 sekitar Rp 71 triliun,” kata Airlangga saat konferensi kondisi fundamental ekonomi terkini dan rancangan APBN 2025, di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6/2024).
Airlangga mengatakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintah Sufmi Dasco Ahmad dan Thomas Djiwandono telah bertemu untuk membahas tekanan dolar Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan rupiah terpuruk di Rp 16.400/US$.
“Telah ada pertemuan antara pemerintah dan presiden terpilih dalam pertemuan tersebut, saya, Bu Menteri Keuangan, Mas Tommy Djiwandono, Pak Presiden Terpilih dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad rapat dan dijelaskan kondisi perekonomian terkait dengan RAPBN 2025,” imbuh dia.