Ada Makan Bergizi Gratis, Indef Minta Prabowo Tak Bentuk Kabinet 'Gemoy'
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah telah menyepakati alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Tahun 2025 untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun. Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti meminta pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak menambah badan/kementerian baru yang mengurusi program makan bergizi gratis.
"Kalau menurut saya kabinet ini jangan ‘gemoy’ lah," kata Esther saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Menurut Esther, usulan itu berdasar pada kebijakan fiskal dan moneter dalam negeri yang tengah mengetat. Atas kondisi keterbatasan ruang fiskal yang tersedia, ia meminta pemerintah untuk memprioritaskan efisiensi anggaran negara.
Dengan dibentuknya badan/kementerian baru yang mengelola makan bergizi gratis, ia menilai akan kembali menambah beban anggaran rutin yang lebih besar seperti untuk belanja pegawai, pemeliharaan infrastruktur dan lain-lain. Ia mengusulkan agar program makan bergizi gratis dapat dikelola oleh badan/kementerian yang telah ada.
Baca Juga
Respons Banggar soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun
Lebih lanjut ia mengusulkan agar alokasi program makan bergizi gratis dimasukkan ke Kementerian Sosial (Kemensos). Ia menambahkan, Kemensos dapat berkolaborasi bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena program tersebut berkaitan dengan pemberian gizi.
"Sudah saatnya koordinasi policy itu harus dikedepankan, mengingat kondisi ekonomi yang saat ini relatif sulit buat Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama dengan perwakilan tim sinkronisasi presiden terpilih Thomas Djiwandono telah menyepakati alokasi APBN Tahun 2025 untuk program makan bergizi gratis adalah sebesar Rp 71 triliun.
Indef juga meminta pemerintah untuk merumuskan implementasi kebijakan program makan bergizi tersebut agar lebih optimal.
Baca Juga
Menkeu: Program Makan Bergizi Gratis Dialokasikan Rp 71 Triliun di RAPBN 2025
Diungkap oleh Esther, Indef mengasumsikan dengan hitungan 365 hari dalam satu tahun dan satu porsi makanan sekitar Rp 15.000 maka anggaran Rp 71 triliun hanya akan mencakup sejumlah 12.968 anak. Dengan catatan asumsi tersebut, ia meminta kepada pemerintah terpilih untuk dapat memetakan area prioritas.
"Daerah tertinggal dan (terdapat) stunting harus diprioritaskan terlebih dahulu," sambungnya.
Meski demikian, ekonom lulusan Universitas Diponegoro (Undip) itu meminta agar pemerintah dapat melakukan evaluasi setelah kebijakan populis itu berjalan dalam satu tahun. Ia menekankan pemerintah harus dapat mengukur sejauh mana multiplier effect yang ditimbulkan oleh program makan bergizi gratis.
"Kalau memang dampaknya itu memang positif tentu kita dorong, tapi kalau tidak punya dampak sama sekali ini harus di-pending atau dihentikan," tutupnya.