BPK Temukan Masalah di Pembangunan IKN, Kementerian PUPR Buka Suara
JAKARTA, investortrust.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun buka suara soal persoalan tersebut.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga menyebut persoalan lahan yang salah satunya menjadi sorotan BPK, sedang diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah agar tidak merugikan masyarakat.
"Kalau lahan sudah dijelasin kan sedang diatasi, gimana menanganinya agar tidak merugikan masyarakat," kata Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).
Temuan BPK yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023 juga menyebut kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi.
Baca Juga
PUPR Beberkan Progres Pembangunan Kawasan Kepresidenan di IKN Capai 89,9%
Danis menanggapi, kendala terhadap ketersediaan material memang terjadi karena mayoritas material berasal dari Sulawesi Tengah. Terdapat persoalan dalam proses pengangkutan, tapi ia menekankan bahwa persoalan itu sudah diselesaikan.
"Kemarin waktu awal-awal sempat kesulitan dengan masalah angkutannya tongkang (tugboat). Tapi sampai saat ini sudah membaik suplainya. Buktinya progres (jalan terus)," ujar Danis.
Berikutnya Danis menjelaskan soal pasokan sudah ditangani dengan menambah sebagian material konstruksi dari luar Sulawesi Tengah, salah satunya dari Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.
Sekadar informasi, temuan BPK tentang persiapan pembangunan infrastruktur IKN menyebut adanya permasalahan, salah satunya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.
"Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Hektare dari 36.150 hektare tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi temuan BPK dalam IHP Semester II Tahun 2023, dikutip Jumat (14/6/2024).
Baca Juga
Kementerian PUPR: Lapangan dan Kantor Presiden di IKN Siap Digunakan Juli 2024
Relokasi Lahan 2.086 Ha dengan Skema PSDK Plus
Berdasarkan informasi yang diterima investortrust.id, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, sebanyak 2.086 hektare (ha) lahan di IKN masih dalam tahap perhitungan karena persoalan ini merupakan kewenangan dari Otorita IKN (OIKN).
"Prinsipnya adalah ketika lahan itu sudah clean and clear baru kita bisa berikan sertifikat. Kalau sudah ketemu angkanya, sesuai dengan appraisal kemudian nanti dikoordinasikan di tingkat pusat maupun di daerah sampai dengan tim terpadu untuk bisa mengeksekusi (relokasi 2.086 ha lahan)," kata AHY selepas rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Sebagai informasi, Kementerian PUPR sedang menyiapkan 91 hunian untuk relokasi masyarakat yang terdampak persoalan 2.086 ha lahan di IKN, Kalimantan Timur.
"Terutama untuk pembebasan lahan yang 2.086 hektare, itu difokuskan lagi yang urgent itu yang untuk pengelolaan banjirnya Sepaku dan jalan tol 6A dan 6B itu yang 44 hektare. Semuanya (masyarakat yang terdampak) ada 91 kepala keluarga (KK)," ungkap Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).
Baca Juga
Menteri PPN Jawab Kekhawatiran Investor Asing soal Makan Bergizi Gratis dan IKN
Terkait hal itu, lanjut Basuki, pihaknya akan menyiapkan skema Penanganan Sosial Dampak Kemasyarakatan (PSDK) Plus. Dia menyebutkan, skema tersebut tidak hanya mengembalikan hak pertanahan masyarakat di sana, namun juga membangunkan hunian kepada masyarakat yang terdampak pembangunan proyek pekerjaan IKN.
"Plus-nya bisa dengan (dibikinkan) rumah. Pilihannya bisa rumah susun, bisa rumah landed (tapak). Tergantung mereka (masyarakat yang terdampak milihnya apa)," terang Basuki.
Perihal anggaran yang akan digelontorkan pemerintah untuk membangun 91 hunian tersebut, Basuki menjelaskan, pihaknya masih dalam tahap diskusi terkait desain permukiman untuk masyarakat terdampak.
"Lagi didesain. Kalau landed (rumah tapak) berapa, kalau rusun (rumah susun) berapa," imbuh dia.