Luncurkan INA Digital, Jokowi: Birokrasi Harusnya Melayani, Bukan Mempersulit
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya kemudahan birokrasi pelayanan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Jokowi menyatakan, birokrasi seharusnya melayani untuk memberi manfaat dan kemudahan, bukan justru menyulitkan masyarakat.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam saat sambutan saat peluncuran teknologi pemerintahan atau government technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
"Kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat sehingga seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat," kata Jokowi.
Baca Juga
Jokowi menyoroti adanya 27.000 aplikasi atau platform di level pemerintah pusat maupun daerah yang tidak berjalan secara terintegrasi. Jokowi memerintahkan jajaran pemerintahan di tingkat pusat dan daerah untuk berhenti menciptakan platform aplikasi baru per tahun 2024. Hal ini penting untuk mempercepat pelayanan publik dan meminimalisasi birokrasi yang rumit.
"Enggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan, mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, berhenti membuat aplikasi baru," tegas Jokowi.
Kehadiran INA Digital akan berperan penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik. Presiden Jokowi menjelaskan GovTech tersebut akan mengakselerasi integrasi sistem layanan digital di sejumlah layanan prioritas.
"Di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan, dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tetapi enggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap, yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan," katanya.
Baca Juga
Jokowi Luncurkan Jalan Tol Digitalisasi Pelayanan Publik Bernama INA Digital
Kepala Negara menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Jokowi menegaskan negara tidak akan maju jika pemerintah masih menggunakan praktik-praktik lama yang menghambat efisiensi.
"Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, enggak boleh lagi. Enggak akan maju kita kalau kita masih egosentrik, itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama," tegasnya.
Turut mendampingi Jokowi dalam kesempatan tersebut, antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.