Jokowi Luncurkan Jalan Tol Digitalisasi Pelayanan Publik Bernama INA Digital
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) meluncurkan government technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024). Peluncuran INA Digital dilakukan bersamaan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024.
Jokowi mengatakan, INA Digital merupakan jalan tol untuk memperkuat digitalisasi pelayanan publik. Hal ini karena INA Digital mengintegrasikan seluruh layanan digital pemerintah atau SPBE.
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.
Baca Juga
Jokowi Akan Buka "SPBE Summit 2024" dan Luncurkan "GovTech Indonesia"
INA Digital akan mengintegrasikan seluruh layanan digital pemerintah yang jumlahnya mencapai 27.000 aplikasi atau platform yang tersebar di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Bahkan, terdapat satu kementerian yang memiliki 500 aplikasi. Puluhan ribu aplikasi dengan anggaran pengadaan mencapai Rp 6,2 triliun itu bekerja secara sendiri-sendiri dan kerap tumpang tindih.
“Oleh sebab itu, saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Setop!” kata Presiden Jokowi.
Jokowi menduga munculnya ratusan aplikasi di satu kementerian disebabkan kebijakan yang tidak berjalan secara berkelanjutan dan berorientasi proyek. Akibatnya, saat ganti menteri atau kepala daerah, aplikasi yang digunakan juga berganti.
"Mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yg kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," tegasnya.
Jokowi tak menyebut kementerian yang memiliki lebih dari 500 aplikasi. Menurutnya, banyaknya aplikasi membuat birokrasi semrawut. Hal ini karena setiap ada aplikasi baru harus di-install dan mengisi data kembali.
Baca Juga
Padahal, Jokowi menekankan birokrasi seharusnya hadir untuk melayani masyarakat, bukan justru mempersulit dan memperlambat. Dengan demikian, kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur kinerja birokrasi.
"Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga seharusnya yang jadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat, tetapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota ada kurang lebih 27.000 aplikasi," katanya.