Menhub: Kebijakan WFH Bagi ASN Perkuat Manajemen Arus Balik Lebaran
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi manajemen arus balik Lebaran akan diperkuat oleh penerapan kombinasi tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), pada Selasa-Rabu atau 16-17 April 2024.
Untuk itu dia mengaku menyambut baik kebijakan WFO dan WFH bagi ASN tersebut. “Pada saat arus mudik yang lalu, di saat puncak tanggal 6-7 April 2024, beberapa ruas jalan tol sangat padat. Bahkan volume to capacity (VC) Ratio hampir mencapai 1 yang artinya kecepatan kendaraan sangat lambat bahkan hampir berhenti, meskipun sudah dilakukan rekayasa lalu lintas," ujar Budi di Semarang, Sabtu (13/4/2024).
Baca Juga
Menhub Sebut Pembangunan Jalur Kereta Simpang Joglo Rampung September 2024
Dia berharap keputusan ini dapat dimanfaatkan masyarakat khususnya ASN untuk tidak kembali secara bersamaan pada 14 dan 15 April 2024. Para ASN dapat kembali ke tempat tinggal masing-masing pada 16 atau 17 April, bahkan sebelum puncak arus balik.
"Sudah ada keputusan dari Menteri PanRB bahwa akan ada WFH dua hari (16 dan 17 April). Silahkan ASN dapat memanfaatkan dengan menunda balik karena masih ada waktu. Namun pastikan bahwa Kamis dan Jumat sudah masuk seperti biasa sehingga tidak mengganggu pekerjaan," tegas Budi.
Baca Juga
Tenang, Stok BBM untuk Arus Balik Lebaran dalam Kondisi Aman!
Sebagai informasi kebijakan dua hari WFH bagi ASN bertujuan menampung antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Diharapkan dengan kebijakan ini arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang.
Namun bagi instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, serta utilitas dasar tidak dilakukan WFH alias tetap WFO 100%. (CR-10)