KTT ASEAN-India Dibuka: Jokowi Tekankan Laut Bukan Tempat Konfrontasi

JAKARTA, investortrust.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa laut bukanlah tempat konfrontasi, dalam pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-20 ASEAN-India, di Jakarta, 7 September 2023. Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi yang berkenan menghadiri KTT terakhir dalam Keketuaan Indonesia di Asean tahun ini, meski India sedang sibuk mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah G20 yang dijadwalkan 9-10 September mendatang.

Dalam acara yang merupakan rangkaian KTT Ke-43 ASEAN pada 5-7 September itu, Presiden Jokowi mengatakan, kerja sama India dan Asean telah memberi manfaat nyata bagi rakyat dan kolaborasi ini perlu terus dioptimalkan. “Apalagi melihat potensi besar Samudra Hindia yang menghubungkan 33 negara, dengan 2,9 miliar jiwa penduduk dan produk domestik bruto (PDB) mencapai seperlima dunia di 2025. Potensi kerja sama tersebut bisa didorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim, dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan,” kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Kamis (07/09/2023).

Baca Juga

India Pamerkan Kesuksesan Transformasi Digital di Forum ASEAN

PM Narendra Modi kemudian merespons dengan mengatakan, ASEAN dan India memiliki keterhubungan baik secara historis maupun geografis. Asean juga menjadi fokus utama kebijakan India di wilayah timur.

Pihaknya juga mendukung tema yang diangkat Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 yakni ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. “Kita memiliki nilai-nilai yang sama untuk mencapai persatuan. Saya percaya pada perdamaian dan kemakmuran dalam dunia yang berkemajemukan akan membawa kita pada kebersamaan. India sepenuhnya mendukung ASEAN sebagai pusat dan ASEAN outlook on the Indo-Pacific,” kata Modi.

Peta RRT Diprotes India hingga RI

KTT ASEAN-India itu diselenggarakan di tengah kontroversi dan protes internasional atas penerbitan peta standar Tiongkok Edisi 2023 belum lama ini, oleh Kementerian Sumber Daya Alam RRT. Peta baru diprotes banyak negara, lantaran Beijing dinilai mengklaim secara sepihak wilayah negara-negara lain dalam dokumen resmi tersebut.

Dalam kasus baru tersebut, India telah mengajukan protes keras kepada Beijing karena mengklaim wilayah milik negaranya. Protes itu menyusul laporan peta resmi Tiongkok tahun ini yang menunjukkan negara bagian Arunachal Pradesh di India dan dataran tinggi Aksai Chin sebagai wilayah resmi RRT.

"Kami telah mengajukan protes keras melalui saluran diplomatik kepada Tiongkok mengenai apa yang disebut 'peta standar' RRT tahun 2023 yang mengklaim wilayah India. Kami menolak klaim tersebut karena tidak memiliki dasar. Langkah-langkah Tiongkok seperti itu hanya mempersulit penyelesaian masalah perbatasan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi dalam pernyataan belum lama ini.

India menegaskan dua wilayah pada peta yang dirilis oleh surat kabar Global Times milik pemerintah RRT itu adalah wilayah India. Salah satunya adalah negara bagian Arunachal Pradesh di timur laut India, yang dianggap Tiongkok sebagai bagian dari Tibet dan tempat kedua negara terlibat perang perbatasan besar-besaran tahun 1962. Sedangkan wilayah lainnya adalah Aksai Chin, koridor strategis dataran tinggi di Himalaya yang menghubungkan Tibet ke Tiongkok bagian barat. Aksai Chin selama ini diklaim oleh India, tetapi dikuasai oleh RRT.

Klaim Laut Natuna Utara

Dalam terbitan dokumen anyar tersebut, Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah Indonesia juga masih dimasukkan dalam peta resmi Tiongkok. Klaim sepihak RRT atas wilayah perairan Natuna Indonesia sudah terjadi sejak diumumkan secara sepihak konsep 9 garis putus-putus (nine-dash line) oleh negara komunis itu.

Indonesia selama ini menegaskan tidak mengakui nine-dash line yang kerap menjadi pembenaran RRT untuk mengklaim kepulauan di Laut China Selatan (LCS). Untuk menegakkan kembali kedaulatan atas seluruh wilayah NKRI, Indonesia kemudian menamai wilayan laut di Kabupaten Natuna yang diklaim Tiongkok itu sebagai Laut Natuna Utara.

Selama ini, RRT sudah mengklaim hampir seluruh wilayah LCS melalui konsep nine-dash line, yang mereka katakan sebagai wilayah historisnya. Sekitar 90% Laut China Selatan seluas 2 juta km persegi diklaim Negeri Tirai Bambu itu sebagai hak maritim historisnya, meski berjarak hingga 2.000 km dari Tiongkok daratan.

Berdasarkan klaim sepihak tersebut, Beijing bahkan telah mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan yang dibangunnya di LCS yang dilintasi oleh jalur pelayaran penting dunia serta memiliki ladang gas serta tempat penangkapan yang kaya ikan. Klaim teritorial sepihak RRT tersebut tumpang tindih dengan klaim beberapa negara ASEAN seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta Taiwan.

Presiden Jokowi dalam pertemuan Asean bersama tiga mitra utama di Asia Timur -- Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan Tiongkok – juga menekankan bahwa semua pihak harus menghormati hukum internasional. “Kita semuanya juga harus memiliki rasa yang sama, kesadaran yang sama, untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, dengan terus menghormati hukum internasional,” kata Kepala Negara RI saat membuka KTT Ke-26 ASEAN Plus Three di Jakarta, 6 September 2023. 

Tampak hadir langsung dalam KTT ASEAN Plus Three adalah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Sedangkan Presiden RRT Xi Jinping tidak datang, namun mengirimkan wakil yakni Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang.