Tolak Giant Sea Wall, Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Alternatif Lain
JAKARTA, investortrust.id - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Maleh Dadi Segoro (MDS) menolak rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pantai utara Jawa.
Dalam keterangan tertulis yang diterima investortrust.id, Jumat (12/01/2024), penolakan koalisi tersebut disandarkan pada argumentasi akan timbulnya beberapa dampak negatif yang timbul dari pembangunan giant sea wall.
"Tanggul laut akan mengonsentrasikan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Pantura Jawa. Pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi yang semakin padat pasti mendatangkan beban dan membutuhkan air, di mana kebutuhan akan air untuk rumah tangga dan industri di Pantura Jawa banyak dipenuhi melalui ekstraksi air-tanah-dalam," ungkap Koordinator Koalisi MDS Martha Kumala Dewi.
Belum lagi menurut Martha, potensi permasalahan seperti mempersempit ruang tangkap nelayan, mematikan mangrove, mematikan ekosistem pesisir, memperparah banjir hingga menciptakan kesenjangan wilayah, antara perkotaan dan pedesaan, pembangunan terkonsentrasi di perkotaan.
Baca Juga
Segini Estimasi Biaya Pembangunan Giant Sea Wall di Pesisir Utara Jakarta
"Tanggul laut seperti yang sudah berdiri pada proyek Tol Tanggul Laut Semarang Demak (TTLSD), menguntungkan wilayah yang kuat seperti kawasan industri yang diutamakan pengembangannya, dan merugikan yang lemah seperti perkampungan nelayan karena semakin terpapar pada perubahan arus air laut yang menyebabkan abrasi pantai," terang Martha.
Sebelumnya,Menko Perekonomian Airlangga Hartartomembentuk gugus tugas pembangunan giant sea wall di pesisir utara Pulau Jawa, Rabu (10/01/2024).
Solusi Alternatif dari Koalisi Maleh Dadi Segoro
Dalam keterangannya, koalisi MDS mendorong analisis dan pendekatan segi-banyak terhadap kompleksitas permasalahan terkaitair (ekstraksi air tanah, amblesan tanah, rob, abrasi pantai, dan ekosistem pesisir) di Pantura Jawa.
"Ini artinya mendorong pemerintah keluar dari pendekatan segi-satu yang mewujud dalam solusi tanggul laut yang cenderung hanya mau mengatur agar air laut tidak membanjiri daratan," katanya.
Baca Juga
Tak Sekadar Tanggul, 'Giant Sea Wall' Bisa Jadi Infrastruktur Pertahanan
Koalisi juga mendorong pemerintah agar melakukan pendekatan lain. Seperti dari sisi manajemen air tanah agar ekstraksi air-tanah-dalam semakin dikurangi, agar laju amblesan semakin berkurang.
Menurut koalisi, pemerintah secara kontraproduktif justru mendorong program ekstraksi air-tanah-dalam, misalnya lewat program PAMSIMAS. Sementara pemenuhan kebutuhan air (untuk rumah tangga dan industri) yang bebas dari air-tanah-dalam, tidak terwujud sampai sekarang.
"Dalam hal ekosistem pantai, hutan mangrove perlu ditumbuhkan kembali seperti di Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Di sana mangrove yang ditanam sejak tahun 2000-an hingga sekarang sudah membentuk hutan-mangrove seluas 75 hektar," ujar Martha.
Baca Juga
Ia menambahkan manfaat mangrove yang dirasakan oleh warga adalah tidak adanya rob, memulihkan/memunculkan daratan baru, memukul mundur laut, dan menciptakan ekosistem baru sehingga nelayan mudah mendapat ikan.
"Pembangunan yang berorientasi pada manusia, tidak hanya infrastruktur semata, akan mendorong kota menjadi lebih nyaman ditempati oleh semua golongan masyarakat," pungkas Martha.