Demokrasi Perlu Diiringi 'Civil Society' yang Kuat

JAKARTA, Investortrust.id - Demokrasi selalu harus dibarengi dengan adanya  civil society yang kuat, proaktif, dan kolaboratif, serta mau membangun bersama dengan pemerintahan serta  sektor-sektor lainnya.

Demikian disampaikan Ilham Habibie, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center saat pembukaan digelarnya Habibie Democracy Forum di Hotel Le-Meridien, Jakarta, Rabu (15/11/2023). Forum ini diluncurkan bertepatan dengan ulang tahun The Habibie Center ke-24.

“Demokrasi akan menjadi dasar tata kelola sistem pemerintahan negara, dan Indonesia juga harus seperti itu,” ujar Ilham 

Untuk itu ia mengimbau masyarakat dan semua unsur pemerintah dan lembaga  terus bergerak bersinergi sekaligus mengawal dan mengembangkan serta memajukan demokrasi yang merupakan syarat terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. “Kata kuncinya adalah kolaborasi,” ujarnya.

Baca Juga

Ma'ruf Amin Beberkan 4 Peran Besar BJ Habibie bagi Rakyat Indonesia 

Dalam kata sambutannya, putera Presiden ketiga RI BJ Habibie ini menyampaikan bahwa digelarnya Habibie Democracy Forum dengan tema “Memperluas Ruang Sipil untuk Demokrasi yang Lebih Kuat di Indonesia,  akan menjadi wadah tahunan bagi  pengambil kebijakan, aktivis, akademisi, hingga praktisi untuk berbagi pengalaman dan pemikiran  tentang bagaimana Indonesia dapat memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi yang bermakna di masyarakat sipil.

Masih menurut Ilham, The Habibie Center sendiri memandang  demokrasi dalam spektrum yang lebih luas,  tidak  sekadar sebuah persoalan yang berkuat pada proses elektoral seperti halnya yang terjadi saat pemilihan umum. Kendati demikian, Ilham menegaskan bahwa Habibie Center  akan ikut bersama-sama membangun fondasi untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang fair dan demokratis.

Pada ajang Habibie Democracy Forum yang pertama ini, The Habibie Center berkolaborasi dengan berbagai mitra strategis, akan menggelar diskusi konstruktif yang bebas dari bias plolitik atau kepentingan tertentu,  mengenai berbagai persoalan dan tantangan pembangunan demokrasi dan dampaknya terhadap ruang sipil.

Baca Juga

Wapres Sebut Demokrasi yang Matang sebagai Syarat Indonesia Menjadi Negara Maju, Apa Maksudnya?  

Berbagai isu strategis yang akan dijadikan tema diskusi  antara lain mencakup pemilu dan propsek demokrasi Indonesia, refleksi pemberantasan korupsi, tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang demokratis dan berkeadilan, mempromosikan etika AI untuk demokrasi yang beridentitas, dan juga reformasi hukum untuk perluasan ruang sipil.

Democracy from Below

Dalam kesempatan tersebut Ilham sedikit menyampaikan kilas balik didirikannya The Habibie Center di masa krisis oleh mendiang ayahnya BJ Habibie dan ibunya Ainun Habibie, beserta ia dan adiknya Thareq Kemal Habibie.

Saat krisis global yang diikuti oleh jatuhnya pemerintahan Suharto, dan kepemimpinan  dilanjutkan oleh BJ Habibie, sejumlah langkah yang reformatif telah dilakukan Presiden ketiga BJ Habibie. Ilham menyebut langkah reformatif yang dilakukan ayahnya antara lain pencabutan (UU) partai politik, pembebasan tahanan politik, memprakarsai pemilu yang demokratis,  dan penyusunan konstitusi baru yang bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga penyokong demokrasi.

“Di situ ada prinsip seperti kebebasan pers, lalu permulaan apa yang kita kenal sebagai desentralisasi, lalu independensi BI, hingga pendirian KPPU,” tuturnya.

Di periode kepemimpinan ayahnya, prinsip penerapan demokrasi pun dikembalikan ke asalnya, yakni demokrasi yang didorong dari arus bawah.  

“Secara umum perbedaan prinsipnya adalah, semula itu demokrasi dari atas ke bawah. Sekarang  kita putar balikkan, dari bawah ke atas. Dari democracy from above menjadi democracy from below,” ujarnya. Sejak itu, kata Ilham, masa kepemimpinan BJ Habibie telah dianggap sebagai periode diletakkannya dasar bagi Indonesia yang lebih terbuka dan demokratis.

“Selain itu beliau memberikan penghormatan lebih besar pada Hak Asasi Manusia di  Indonesia dengan membentuk Komnas HAM, dan memperkenalkan reformasi yang bertujuan melindungi hak-hak kelompok minoritas dan terpinggirkan ,” tuturnya.

Berikutnya disampaikan bahwa dari The Habibie Center, akan dilanjutkan visi BJ Habibie  untuk mengembangkan demokrasi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dan terciptanya demokrasi yang inklusif.   

“Kita membagi perspektif dan memberikan rekomendasi-remokendasi terhadap upaya memperkuat demokrasi serta mendorong kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan,” kata Ilham. “Democratization must go on. Demokratisasi tak boleh berhenti. Demokrasi itu bukan hal yang statis,” imbuhnya.